Hoaks Klaim Dukungan TNI-Polri di Tahun Politik Dinilai Berbahaya, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Informasi keliru yang mengeklaim Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024 beredar luas di media sosial.

Unggahan tersebut sempat menghebohkan dunia maya, sebab undang-undang melarang TNI terlibat politik praktis dan harus bersikap netral.

Adapun informasi keliru itu pertama kali diunggah oleh akun YouTube Menara Istana pada 16 Mei 2023. Akun tersebut mengunggah sebuah video dengan judul: “dipimpin langsung panglima yudo Margono!! ribuan TNI resmi deklarasikan Anies presiden 2024”.

Setelah ramai di media sosial, TNI membantah dan menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.

TNI menyatakan, modus semacam ini bukan kali pertama menyerang institusinya. Kini, TNI lantas membentuk tim khusus untuk memburu pengunggah video tersebut.

Di samping itu beberapa waktu lalu kelompok Advokat Merdeka Pembela Rakyat (Ampera) juga melaporkan pemilik akun YouTube Menara Istana ke Polda Metro Jaya, terkait unggahan yang mengeklaim Laksamana Yudo Margono mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.

Bahaya hoaks mencatut institusi TNI-Polri di tahun politik

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menuturkan, hoaks dengan mencatut institusi TNI-Polri di tahun politik cukup berbahaya.

Sebab, hal itu dapat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pelaksanaan dan hasil Pemilu 2024.

Menurut dia, seringkali institusi yang disasar sebagai bahan hoaks tidak memberikan respons cepat. Sehingga, informasi keliru tersebut terlanjur menyebar secara luas di masyarakat dan menimbulkan kegaduhan.

"Munculnya hoaks tersebut bisa membuat orang tidak percaya lagi dengan institusi TNI-Polri. Padahal mereka bertugas mengamankan proses pemilu," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Kamis (26/5/2023).

"Kalau di masyarakat sudah turun kepercayaan kepada proses pemilu, maka hasil pemilunya kemungkinan tidak dipercaya. Ini bahaya buat legitimasi hasil pemilu,” ujarnya. 

Khoirunnisa pun mengingatkan TNI-Polri harus tetap menjaga netralitasnya di tahun politik, supaya nantinya tidak menimbulkan keraguan pada hasil pemilu. Apalagi, setiap menjelang pesta demokrasi, masyarakat mengalami keterbelahan.

Ia menambahkan meski belum memasuki masa kampanye, namun kegaduhan di media sosial sudah dirasakan sejak sekarang. Salah satunya dengan munculnya banyak disinformasi yang berpotensi menimbulkan perseteruan.

Bagi dia, saat ini masyarakat perlu untuk diberdayakan supaya tidak terjebak pada informasi yang menyesatkan. Ia pun mendorong pemerintah untuk membuat sebuah forum bersama yang bertugas menangkal hoaks dan memberikan edukasi kepada masyarakat.