[HOAKS] Abaikan Permohonan Anwar Ibrahim, Jokowi Siap Serang Malaysia Usai Tahun Baru

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sejumlah video beredar dengan informasi keliru yang menyebutkan adanya perang antara Indonesia, dengan Australia dan Malaysia.

Narasi dalam video menyatakan bahwa bahwa Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi mengabaikan permohonan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, dan akan menyerang Negeri Jiran setelah tahun baru nanti.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, diketahui klaim tersebut salah.

Narasi yang beredar

Klaim yang menyatakan bahwa Jokowi telah memutuskan berperang dengan Malaysia setelah tahun baru 2023 beredar di media sosial. Salah satunya, beredar di Facebook dalam unggahan akun ini.

Video itu menampilkan barisan pasukan militer, aktivitas kendaraan militer, serta Anwar Ibrahim dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan secara terpisah.

Prabowo dalam video itu ditampakkan sedang berbicara di podium dan menjelaskan sistem pertahanan Indonesia, menggunakan Bahasa Inggris.

Sementara Anwar ditampilkan menyampaikan pernyataan dengan volume rendah yang diiringi musik latar bervolume lebih tinggi, sehingga yang ia ucapkan dalam Bahasa Inggris itu tidak jelas.

Narasi yang disampaikan bahwa Anwar menduga Indonesia tengah merencanakan peperangan dengan negaranya. Ia memprediksi serangan itu akan dilakukan Januari hingga Maret 2023.

Hal itu disebutkan karena Malaysia membantu Australia yang juga sedang berperang dengan Indonesia. Meskipun Anwar telah meminta Indonesia menyetop serangannya, Jokowi tetap memutuskan akan berperang.

Keterangan tertulis yang disertakan dalam unggahan itu sebagai berikut:

Abaikan Permohonan Anwar Ibrahim, Jokowi Kembali Siapkan Serangan Besar-Besaran Ke Malaysia!!

Tim Cek Fakta Kompas.com Hoaks Presiden Jokowi abaikan permohonan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan tetap akan berperang dengan Malaysia

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan metode reverse image search dan menemukan bahwa video tentara berbaris dalam unggahan itu identik dengan berita Kompas TV.

Kegiatan itu adalah penetapan 3.103 orang sebagai pasukan komando cadangan, yang disaksikan Jokowi dan Prabowo, di Pusdiklat Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis, 7 Oktober 2021.

Kegiatan tahun lalu itu tidak berkaitan langsung dengan klaim adanya pernyataan perang antara Indonesia dan Malaysia.

Demikian juga pernyataan Anwar dan Prabowo dalam unggahan itu tidak terkait klaim perang kedua negara tersebut.

Dilansir dari berita CNBC, Anwar Ibrahim sebenarnya membahas persiapan Pemilu Malaysia 2022, yang kemudian dimenangkan Anwar sebagai PM Malaysia.

Sementara video Prabowo di depan podium, identik dengan berita Kompas TV, ketika dia memberikan paparan dalam Forum Dialog The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021, Sabtu (20/11/2021).

Saat itu Prabowo mengatakan bahwa secara historis, pertahanan Indonesia bersifat total yang menjangkau ke setiap provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Tidak ada pernyataan Prabowo terkait perang dengan Malaysia.

Dilansir dari Kompas.com, hubungan keamanan antara Indonesia dan Malaysia sedang berjalan baik. Salah satu buktinya penguatan kerja sama Polri dan Pemerintah Malaysia dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Perang antara Indonesia dengan Australia dan Malaysia karena rebutan Pulau Pasir pun sesungguhnya tidak ada.

Dilansir dari Antara, Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa Pulau Pasir milik Australia dengan bukti-bukti dokumen sejarah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim bahwa Jokowi telah memutuskan berperang dengan Malaysia, walaupun Malaysia meminta menghentikannya, adalah kabar bohong alias hoaks.

Indonesia dan Malaysia tidak sedang berperang, justru sedang meningkatkan kerja sama dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Selain itu, video yang digunakan dalam unggahan yang beredar di Facebook tidak terkait dengan perang antar kedua negara, yang merupakan informasi palsu tersebut.