AMSI: Hulu Produsen Hoaks di Indonesia Belum Dapat Dilacak

KOMPAS.com - Dalam Indonesia Fact Checking Summit 2022, kolaborasi CekFakta.com menyadari bahwa hingga kini belum ada pelacakan produsen hoaks di Indonesia.

Kolaborasi yang digawangi oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini, selama ini telah banyak melakukan debunking.

Debunking yang dimaksud merupakan langkah menerbitkan artikel-artikel sanggahan terhadap sebaran hoaks di media sosial.

Sementara, langkah untuk melacak sumber hoaks itu sendiri belum banyak dilakukan.

"Kita selama ini tidak pernah bisa men-trace sampai ke ujung, siapa produsen disinformasinya," ujar Sekretaris Jenderal AMSI, Wahyu Dhyatmika dalam sesi talkshow, Rabu (30/11/2022).

Pria yang akrab disapa Komang itu menilai, ada banyak celah ketika pemeriksa fakta hanya berfokus pada debunking saja, terutama di masa-masa pemiilihan umum (pemilu).

"Kita belum banyak tahu bagaiaman artikel-artikel cek fakta itu diterima oleh publik, sejauh mana disemenasinya, sejauh mana mengubah persepsi," ucapnya.

Ambil contoh Pemilu Filipina di tahun ini yang tak lepas dari banjirnya informasi palsu di media sosial.

Pada 8 Mei 2022, BBC menerbitkan laporan tentang seseorang yang dibayar untuk membuat dan menyebar hoaks politik.

Produsen hoaks ini mengelola ratusan halaman Facebook dan profil palsu untuk kliennya, yakni gubernur, anggota kongres, hingga wali kota.

"Yang dilakukan di Filipina, mereka membuat tim hukum untuk mengejar pembuat hoaksnya dan diadukan ke jalur hukum," tutur Komang.

Kasus semacam itu bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia. Kendati demikian, Komang mewanti-wanti agar jangan sampai langkah untuk menangkal disinformasi justru membungkan kebebasan berekspresi.

"Tentu ini harus dibicarakan supaya jangan tergelincir menjadi wilayah pembungkaman kebebasan berekspresi. Kita bisa sepakati untuk kelompok-kelompok yang memang dibayar untuk mengacaukan ekosistem informasi, harusnya ada pendekatan yang bersifat legal," kata dia.

Ada kelompok yang memang sadar bahwa informasi yang mereka sebarkan salah, banyak pula yang menyebar karena tidak memahami faktanya.

Kolaborasi CekFakta.com dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, memiliki PR besar untuk mengatasi keduanya.

"Kita sangat boleh memiliki pilihan atau opini yang berbeda, tetapi kita tidak boleh memiliki pemahaman yang tidak sama dengan fakta," ujar Komang.