Riset: Mayoritas Milenial dan Gen Z Nilai yang Kaya Semakin Kaya, yang Miskin Semakin Miskin

KOMPAS.com - Ketimpangan ekonomi masyarakat bisa dilihat dalam sebuah kawasan, seperti lingkup desa, kabupaten, negara, hingga cakupan global.

Bila di sebuah desa ada yang sangat kaya dan sangat miskin, dalam skala global pun hal itu dirasakan sebagian besar generasi milenial di berbagai negara.

Hal itu menjadi salah satu poin hasil survei oleh Deloitte, sebuah kelompok akuntan global terbesar di dunia yang berkantor di Amerika Serikat, dalam laporan mereka yang berjudul "The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial."

Generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1995-2010, dan yang termasuk generasi Y atau milenial adalah yang lahir tahun 1981-1994.

Laporan itu mengatakan, 72 persen generasi Z dan 77 persen generasi milenial peserta survei di seluruh dunia, setuju ketimpangan ekonomi semakin melebar.

Baca juga: Cerita Siami, Perajin Kain Tenun Osing Terakhir di Banyuwangi...

Artinya, perbedaan jumlah uang yang dimiliki si kaya dan si miskin semakin jauh selisihnya. Uang si kaya semakin bertambah, dan si miskin semakin berkurang.

Apakah kegiatan ekonomi atau bisnis yang ada, telah berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat?

Sebanyak 45 persen generasi Z dan 44 persen milenial, mereka menyatakan setuju bisnis-bisnis itu telah berdampak positif pada masyarakat.

Laporan survei itu mengatakan, angka tersebut turun berturut-turut selama lima tahun terakhir.

Kemudian hanya 12 persen dari seluruh responden yang mengaku berharap ekonomi negaranya akan membaik 12 bulan ke depan. Angka itu sama seperti tahun sebelumnya.

"Generasi Z dan milenial juga terus menjadi sangat prihatin tentang ketidaksetaraan kekayaan. Dan kepercayaan (mereka) pada bisnis menurun," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Generasi Milenial Lebih Cinta Hewan Peliharaan daripada Keluarganya

Dalam rilis pers Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan pengeluaran (belanja) penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio pada bulan Maret 2020 adalah 0,381.

Kemudian pada September 2020 Gini Ratio menjadi 0,385 atau naik 0,004 dari Maret 2020. Kemudian pada periode Maret 2021, angkanya kembali turun 0,001 menjadi 0,384.

Artinya kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia tak selalu turun sebagaimana yang ditargetkan pemerintah, melainkan fluktuatif.

Kenapa kesenjangan ekonomi di Indonesia melebar?

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej) Dr Ciplis Gema Qori'ah, SE, MSc menjelaskan, mengurangi kesenjangan sosial membutuhkan jaminan sosial yang sangat kuat.

Jaminan sosial ini meliputi, memastikan semua masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengobatan yang cukup, subsidi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga jaminan hari tua (JHT).

Bila jaminan sosial tidak kuat seperti sekarang, yang miskin akan semakin miskin saat ada permasalahan ekonomi tertentu. Misalnya saat pandemi Covid-19, banyak tenaga kerja di-PHK dan menjadi terpuruk secara ekonomi.

Bila pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi korban PHK sebagaimana yang sudah dilakukan negara maju, banyak keluarga bisa dihindarkan dari kondisi semakin miskin.

"Kenapa kita kok (rasio) Gini-nya terus meningkat, karena kita belum punya regulasi atau belum punya tatanan yang kuat tentang jaminan pada saat mereka di-PHK, belum kuat, kita belum punya, kita amburadul nih untuk menangani itu," kata Ciplis melalui telepon, Selasa (14/6/2022).

Dia menilai langkah pemerintah yang lebih memilih jalur bantuan sosial (bansos) untuk periode sementara, tidak cukup kuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Menurutnya diperlukan desain jaminan sosial yang kuat dan data kependudukan yang terintegrasi dengan informasi kondisi kesejahteraan masing-masing keluarga, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Tak kuatnya kebijakan jaminan sosial juga nampak pada dibatalkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) pada usia 56 tahun, setelah mendapatkan protes dari kelompok buruh.

Menurut dia, JHT lebih cocok dikelola perusahaan asuransi swasta daripada menjadi ranah yang diurus pemerintah.

"Bisa juga swasta berperan di situ. Kalau misalkan di situ jaminan hari tua yang dikelola oleh pemerintah itu hanya PNS, monggo sekarang swasta yang bisa berperan untuk bisa, contohnya memberikan sebuah peluang, untuk asuransi bagi mereka yang bukan PNS," ujar Ciplis.