[HOAKS] Solidaritas Dokter Keluar dari IDI dan Membentuk IDSI

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar narasi di media sosial mengenai solidaritas para dokter yang keluar dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kemudian mendirikan organisasi tandingan dengan nama Ikatan Dokter Seluruh Indonesia (IDSI).

Disebutkan bahwa solidaritas para dokter ini berkaitan dengan dikeluarkannya Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI.

Berdasarkan konfirmasi Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut tidak benar alias hoaks.

IDI membantah ada sejumlah anggota yang keluar serentak.

Narasi yang beredar

Informasi mengenai solidaritas dokter yang keluar dari IDI dan membentuk IDSI disebarkan oleh akun Facebok ini dan ini.

Akun tersebut menyertakan video berdurasi 22 detik, menampilkan sebumlah orang memakai jas hijau tua IDI sedang menyampaikan meneriakkan protes.

Berikut narasinya:

"Dengan dikeluarkannya Dr Terawan dari IDI , maka dengan solidaritas para dokter , mereka keluar semua dari IDI dan mendirikan IDI tandingan dengan nama IDSI ( Ikatan Dokter Seluruh Indonesia). Berarti tamat sudah IDI yg tenyata sebagian besar terdiri para kadrun"

Konformasi Kompas.com

Terkait klaim sejumlah dokter yang keluar dari keanggotaan IDI, Kompas.com mencoba menghubungi Wakil Ketua PB IDI dr. Slamet Budiarto SH, MH.Kes.

Slamet membantah bahwa ada dokter yang keluar dari keanggotaan IDI secara serentak.

"Tidak betul," ujar Slamet singkat kepada Kompas.com, Selasa (5/4/2022).

Sebelumnya, beredar desakan pembubaran IDI buntut dari pemberhentian Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI.

Diwartakan oleh Kompas.com, Senin (4/4/2022), anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo juga sempat mengungkit soal pembubaran IDI.

Rahmad mengklarifikasi bahwa pendapat agar IDI dibubarkan bukan darinya, melainkan dari warganet di media sosial yang menanggapi kasus pemecatan Terawan.

"Saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu, Bubarkan IDI. Itu bukan dari saya, bukan dari Rahmad Handoyo bukan," kata Rahmad.

Terkait desakan pembubaran, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menegaskan bahwa IDI akan tetap ada.

"Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan organisasi di dalam kaitannya dengan di negara juga disebutkan dalam undang-undang praktik kedokteran. Ada hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga," kata Adib, Senin.

Keputusan MK yang berkaitan dengan organisasi profesi kedokteran, termuat dalam Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XVI/2018.

Melalui keputusan itu, MK menyatakan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia.

Pada 2018, keberadaan IDI sempat digugat oleh sejumlah dokter ke MK karena menganggap ada praktik monopoli yang dilakukan IDI dalam mengeluarkan sertifikasi profesi dokter.

Mereka meminta agar frasa 'organisasi profesi' dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bukan hanya IDI, tetapi meliputi juga perhimpunan dokter spesialis.

Pasal yang diuji yakni Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, serta Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kemudian Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) dalam Undang-Undang Pendidikan Dokter.

Namun dalam pertimbangannya, hakim menyatakan perhimpunan dokter spesialis sebagai bagian yang tidak terpisah dari IDI.

Dalam putusan tersebut, hakim sepakat bahwa anggota IDI tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Berkaca dari polemik soal dokter Terawan, Adib mengatakan bahwa IDI akan melakukan perbaikan internal organisasi.

"Tapi sekali lagi, tentunya ada transformasi organisasi secara internal yang juga akan kami perbaiki," pungkasnya.

Terkait organisasi profesi tandingan, Kompas.com tidak menemukan bukti valid tentang berdirinya organisasi profesi bernama IDSI.

Kesimpulan

Narasi mengenai solidaritas dokter yang keluar dari IDI dan membentuk IDSI adalah hoaks.

Sejauh ini tidak ada anggota IDI yang keluar serentak, kemudian membentuk organisasi profesi tandingan.

Meski desakan pembubaran muncul dari berbagai pihak, tetapi IDI tetap ada karena MK menyatakan bahwa IDI merupakan organisasi profesi kedokteran yang sah.