KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto memaparkan sejumlah pernyataan dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Dalam debat tersebut para kandidat membahas sejumlah topik terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri beberapa pernyataan Prabowo. Berikut hasil rangkuman pengecekan fakta pernyataan Prabowo dalam debat Pilpres kelima:
Indonesia kekurangan sekitar 140.000 dokter
Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini kekurangan dokter sekitar 140.00 orang.
"Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran," ujar Prabowo.
Bagaimana faktanya?
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan rasio dokter dan penduduk adalah 1:1.000 hal itu sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Artinya, setiap 1.000 penduduk tersedia satu dokter.
Namun, Indonesia belum mencapai rasio dokter dan penduduk yang ideal. Kemenkes mencatat rasio dokter dan penduduk secara nasional masih di bawah standar, yakni 0,32 dokter per 1.000 penduduk.
Per 31 Desember 2022, jumlah tenaga medis yang memiliki STR aktif yakni 230.564 dokter. Perinciannya, 144.903 dokter umum, 45.078 dokter spesialis, 35.811 dokter gigi, dan 4.772 dokter gigi spesialis.
Sementara, berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2022, jumlah dokter Indonesia yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah per 2022 yakni 176.110 dokter atau setara 12,23 persen dari seluruh tenaga kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa Indonesia kekurangan 130.000 dokter karena WHO menyarankan rasio dokter dan penduduk 1:1.000.
Selengkapnya baca di sini
Di Indonesia baru ada 92 fakultas kedokteran
Prabowo menyebut, baru ada 92 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.
“Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia, dari yang sekarang berjumlah 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran,” ujar dia.
Bagaimana faktanya?
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Indonesia saat ini baru memiliki 92 Fakultas Kedokteran. Angka tersebut, menurut Budi, masih terlalu minim.
Sebab, lulusan dokter dari 92 FK masih terlalu timpang dengan jumlah penduduk di Indonesia. Padahal berdasarkan data World Health Organization (WHO) dari 1.000 populasi penduduk diperlukan satu dokter.
Selengkapnya baca di sini.
Stroke dan jantung penyebab kematian utama di Indonesia
Prabowo mengatakan, dua penyebab kematian utama di Indonesia yakni karena penyakit stroke dan jantung.
“Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian, di beberapa kabupaten, tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua tidak ada perlengkapan yang memadai CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten," kata Prabowo.
Bagaimana faktanya?
Berdasarkan data WHO pada tahun 2019, stroke merupakan penyakit yang menyumbang angka kematin terbanyak di Indonesia yakni 131,8 kasus kematian per 100.000 penduduk.
Kemudian, penyakit jantung menjadi yang kedua yakni 95,68 kasus per 100.000 penduduk.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa layanan kesehatan untuk penyakit stroke perlu diperkuat.
Saat ini, dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang bisa melakukan tindakan menggunakan cath lab. Sementara 14 provinsi masih belum mampu menyediakan pelayanan stroke.
Budi juga menjelaskan, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) hanya berjumlah 1.485 orang. Jumlah ini, kata Menkes, masih jauh dari kebutuhan.
Selengkapnya baca di sini.
37 tahun mengurus pencak silat
Prabowo mengeklaim, dirinya telah puluhan tahun mengurus olahraga asal Indonesia, yakni pencak silat.
"Pencak silat beladiri warisan nenek moyang kita, saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencak silat," ujar dia.
Bagaimana faktanya?
Prabowo terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada 2004.
Saat itu, ia dilantik langsung oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Agum Gumelar. Semenjak dilantik, Prabowo tak pernah lengser dari posisinya itu sampai sekarang.
Selain menjabat sebagai Ketua Umum PB IPSI, Prabowo juga menjabat Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat). Ia pertama kali menjabat sebagai Presiden Persilat pada 2010 lalu.
Namun hingga kini, belum diketahui kapan Prabowo tergabung sebagai pengurus PB IPSI. Selain itu, belum ditemukan informasi kapan keterlibatan Prabowo dalam dunia pencak silat di Indonesia.
Selengkapnya baca di sini.
Bantu TKW yang akan dihukum gantung di Malaysia
Prabowo mengatakan, pernah membantu seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan dihukum gantung di Malaysia.
"Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis seorang perempuan tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang dua minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivitas seperti ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi," kata Prabowo.
Bagaimana faktanya?
Pada 2015 Prabowo turut mendampingi TKW asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dituntut hukuman mati di Malayasia.
TKW tersebut bernama Wilfrida. Kala itu ia dituntut hukuman mati atas dugaan pembunuhan terhadap majikannya.
Saat itu, Prabowo datang ke Malaysia dan menyewa pengacara di Malayasia, Tan Sri Shafee, yang akhirnya berhasil membebaskan Wilfrida dari segala tuntutan.
Selengkapnya baca di sini
Gerindra perjuangkan UU Disabilitas
Prabowo menyebut, Partai Gerindra memperjuangkan Undang-Undang (UU) Disabilitas agar disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Bagaimana faktanya?
Menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memang mendapat dukungan dari Partai Gerindra.
Hal itu tercatat dalam buku berjudul "Rekam Jejak Konrtibusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" yang diterbitkan pada Juli 2016.
Kendati begitu, Komnas HAM menyebut, tidak hanya fraksi yang mendorong RUU Penyandang Disabilitas untuk masuk ke Prolegnas.
Saat itu, Komisi VIII DPR RI turut mendukung RUU Penyandang Disabilitas untuk masuk ke dalam Prolegnas. Selengkapnya baca di sini
Banyak rakyat berpenghasilan Rp 1 Juta per bulan
Prabowo Subianto mengeklaim, masih banyak rakyat Indonesia yang berpenghasilan Rp 1 juta setiap bulannya.
"Banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya Rp 1 juta sebulan. Jadi, kalau tidak dibantu makan, anak-anaknya sangat berat hidupnya," ujar dia.
Bagaimana faktanya?
Berdasarkan databooks milik Katadata, ada sekitar 24,84 juta orang dari 52,7 juta pekerja yang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP) pada Agustus 2023.
Jika ditinjau dari nominalnya, rata-rata pekerja mendapatkan upah Rp 2,94 juta per bulan pada Februari 2023.
Angka meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022, di mana mana rata-ratanya hanya Rp 2,89 juta per bulan.
Namun, jika dilihat berdasarkan sektornya, masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah rata-rata.
Misalnya sektor pertanian atau kehutanan, pekerjanya hanya mendapatkan upah rata-rata sekitar Rp 1,79 juta per bulan.
Kemudian pekerja di sektor pendidikan rata rata mendapatkan upah dengan nominal Rp 2,14 juta per bulan. Selengkapnya baca di sini.
Indonesia masuk 10 negara dengan angka kematian ibu tertinggi
Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia termasuk 10 negara dengan angka kematian ibu tertinggi.
“Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan,” kata Prabowo.
Bagaimana faktanya?
Angka kematian ibu dan bayi merupakan dua indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara.
Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, dr. Lovely Daisy, M. K. M. pada 15 Desember 2023 mengungkapkan, berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup.
Ia mengatakan, angka tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu.
Angka itu lebih tinggi daripada Malaysia, Brunei, Thailand dan Vietnam yang sudah di bawah 100 per 100.000 kelahiran hidup.
Selengkapnya baca di sini
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/06/130738582/kata-dan-fakta-menilik-dan-menguji-pernyataan-prabowo-dalam-debat