Apa yang Akan Diambil dari Desa Wadas, dan Mengapa Warga Menolaknya...

KOMPAS.com - Konflik agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tengah menjadi sorotan publik.

Pada Selasa, (8/2/2022) ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap memasuki Desa Wadas untuk mengawal proses pengukuran lahan pembangunan proyek Bendungan Bener.

Namun, video yang beredar di media sosial justru memperlihatkan tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga Desa Wadas.

Polisi menangkap 23 warga Desa Wadas yang dituding melakukan provokasi dan mengancam pihak pro-pembangunan waduk dengan menggunakan senjata tajam.

Akan tetapi, warga Desa Wadas membantah bahwa mereka melakukan provokasi serta ancaman menggunakan senjata tajam.

Mereka menuturkan, senjata tajam yang disita polisi adalah alat-alat milik warga yang biasa dipakai untuk bertani dan membuat kerajinan bambu.

Bermula dari tambang batu andesit

Akar konflik agraria di Desa Wadas bermula dari rencana pembangunan Bendungan Bener yang akan menampung air dari Sungai Bogowonto.

Pembangunan bendungan itu termasuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 2,06 triliun.

Permasalahan muncul karena salah satu material untuk membangun Bendungan Bener adalah batu andesit, yang rencananya akan ditambang dari Desa Wadas.

Dilansir dari laporan Project Multatuli, 24 Mei 2021, Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bener, M Yushar mengatakan bahwa bukit di Wadas menyimpan batu andesit sebanyak 40 juta meter kubik.

Namun, Yushar mengatakan bahwa batu andesit yang diambil dari perut Wadas hanya 8,5 juta meter kubik selama dua hingga tiga tahun.

"Bukit di Wadas dipilih karena batunya memenuhi spesifikasi teknis seperti kekerasan dan sudut gesernya. Volumenya paling memenuhi dan jaraknya ke Bendungan Bener paling ideal," ujar Yushar, 20 Mei 2021.

Ia mengatakan para pemilik tanah di bukit itu akan mendapat "ganti untung" minimal Rp120.000 per meter persegi.

Setelah itu tanah dikuasai pemerintah, tetapi setelah direstorasi, masyarakat dapat memanfaatkannya lagi melalui kesepakatan antara Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Khawatir merusak alam

Untuk diketahui, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo, No. 27/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Desa Wadas ditetapkan sebagai kawasan perkebunan.

Terhadap rencana pengerukan batu andesit, masyarakat setempat kemudian mendirikan paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa).

Dalam petisi yang dipublikasikan di Change.org, Selasa (8/2/2022), Gempadewa menyebutkan sejumlah kekhawatiran yang menjadi dasar warga menolak tambang batu andesit.

Pertama, warga khawatir penambangan batu andesit akan merusak 28 titik sumber mata air yang ada di kampung tersebut. 

Padahal keberadaan sumber mata air itu sangat vital untuk menopang pertanian di Desa Wadas, di mana mayoritas warga bekerja sebagai petani.

Kedua, warga khawatir penambangan batu andesit akan membuat kawasan Desa Wadas menjadi semakin rentan terkena longsor.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo 2011-2031, Kecamatan Bener (termasuk di dalamnya Desa Wadas) merupakan bagian dari Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), tambang yang mengganggu ketentraman warga Desa Wadas saat ini merupakan tambang quarry atau penambangan terbuka (dikeruk tanpa sisa).

Penambangan direncanakan berjalan selama 30 bulan dengan cara dibor, dikeruk, dan diledakkan menggunakan 5.300 ton dinamit atau 5.280.210 kg, hingga kedalaman 40 meter.

Tambang quarry batuan andesit di Desa Wadas menargetkan 15,53 juta meter kubik material batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, dengan kapasitas produksi 400.000 meter kubik setiap tahunnya.

Walhi menyebutkan, jika penambangan batu andesit di Desa Wadas benar-benar terjadi, maka akan menghilangkan bentang alam dan tidak ada bedanya dengan memaksa warga untuk hidup dengan kerusakan ekosistem.

Bendungan Bener untuk siapa?

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melalui laman resminya, menyebutkan bahwa penanggung jawab proyek Bendungan Bener diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rencana konstruksi proyek Bendungan Bener telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan mulai beroperasi pada 2023 mendatang.

Adapun total investasinya mencapai Rp 2,06 triliun, yang seluruhnya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Project Multatuli dalam laporannya menyebutkan, Bendungan Bener mampu mengairi sawah seluas 15.519 hektar dan mengurangi debit banjir sebanyak 210 liter/detik.

Bendungan itu juga akan menyuplai air baku sebanyak 1.500 liter/detik, dan menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 6 megawatt (MW).

Dari 1.500 liter/detik suplai air baku untuk air bersih, porsi terbanyak atau 700 liter per detik akan dialirkan ke Kabupaten Kulon Progo. Sisanya, 300 liter, untuk Kabupaten Kebumen dan 500 liter untuk Kabupaten Purworejo.

Dari 700 liter untuk Kulon Progo, 200 liter dikhususkan untuk Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) sebuah PSN untuk mendukung aktivitas pariwisata dan perekonomian di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pemerintah provinsi Yogyakarta telah merencanakan pengembangan YIA menjadi kawasan “aetropolis” seluas 7.000 hektar yang akan menjadi “kota masa depan pesisir selatan Jawa”.

Pada Desember 2019 akhir, kepala Bappeda Kulon Progo, Agus Langgeng Basuki, mengatakan radius “aetropolis” YIA akan dilebarkan hingga 15 kilometer dari titik bandara.

Ia mengatakan, pengembangan ini untuk menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo. Di kawasan ini akan ada pusat perdagangan, logistik, dan permukiman.

Bahkan, akan ada helipad juga di “aetropolis” ini.