Apakah Masyarakat yang Tidak Memiliki NPWP Tak Perlu Membayar Pajak?

KOMPAS.com - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas yang digunakan sebagai sarana administrasi dalam perpajakan.

NPWP juga merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, NPWP terbagi menjadi dua jenis, yaitu NPWP Orang Pribadi dan NPWP Badan Usaha.

NPWP Orang Pribadi wajib dimiliki oleh setiap individu yang bekerja atau berpenghasilan tetap di Indonesia.

Lalu, apakah masyarakat yang tidak mempunyai NPWP berarti tak perlu membayar pajak?

Baca juga: NIK Tidak Aktif Saat Dipadankan dengan NPWP, Berikut Solusinya

Penjelasan DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan, setiap orang pribadi yang telah memenuhi persyarakat objektif, sekalipun tidak memiliki NPWP, akan tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Dwi mengungkapkan, subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP.

“Bagi wajib pajak yang tidak/belum memiliki NPWP tetapi telah memperoleh penghasilan, akan dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi yaitu 20 persen dari tarif pajak yang ditetapkan untuk menghitung PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5a) UU PPh,” jelas Dwi kepada Kompas.com, Senin (20/5/2024).

Sementara, bagi warga yang tidak memiliki NPWP, penarikan pajak akan dilakukan melalui pemotongan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

Baca juga: Bikin NPWP Online, Apakah Kartu Fisik Harus Diambil Sendiri?

NPWP penting bagi warga negara

Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan, setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi peraturan tentang administrasi pemerintah.

Manfaat yang akan didapatkan tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai tambahan, NPWP juga merupakan identitas penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat saat ini pemerintah telah melakukan penggabungan NIK dan NPWP.

“Penggabungan NIK dan NPWP bertujuan untuk menuju satu data Indonesia sebagaimana di dalam Perpres No. 39 Tahun 2019,” kata Dwi.

Bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP, Dwi mengimbau untuk melakukan pendaftaran secara online melalui situs ereg.pajak.go.id.

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran NPWP secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

“Untuk penyampaiannya, dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat,” ungkap Dwi.

Baca juga: Apakah Pemilik NPWP Non-efektif Wajib Lapor SPT Tahunan? Ini Penjelasan DJP