KOMPAS.com - Sistem tilang elektronik atau Electronic Law Enforcement (ETLE) akan mulai diberlakukan pada Selasa (23/3/2021).
Dengan berlakunya tilang elektronik, nantinya petugas yang ada di simpang jalan tidak lagi melakukan tindakan penilangan.
Mereka juga tidak bisa melakukan tilang di tempat karena sudah terekam melalui CCTV yang sudah disebat di setiap daerah.
Baca juga: Cara Kerja ETLE Mobile atau Tilang Elektronik Berjalan
Untuk beberapa daerah yang belum memiliki fasilitas CCTV, pihak kepolisian masih diberikan wewenang untuk melakukan tilang di tempat.
Meski nantinya berlaku secara nasional, tilang elektronik tahap pertama baru ada akan dimulai di 12 daerah.
Kedua belas daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.
Saat penerapan tilang elektronik, ada lima jenis pelanggaran yang diincar dengan denda yang berbeda-beda.
Berikut rinciannya:
Pengendara dilarang untuk melakukan aktivitas lain yang bisa mengganggu konsentrasi, salah satunya bermain ponsel.
Pelanggaran menggunakan handphone tertuang pada Pasal 283 UU No 22/2009. Kegiatan yang mengganggu konsentrasi diancam dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp 750.000.
Baca juga: Catat, Tilang Elektronik di Solo Berlaku Mulai 23 Maret 2021
Pengendara sepeda motor wajib melengkapi dengan perangkat keselamatan salah satunya adalah helm berstandar nasional Indonesia (SNI).
Aturan ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 106 ayat 8 bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib mengenakan helm sesuai SNI.
Hukuman yang diberikan bagi pelanggar termuat pada Pasal 290, yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp 250.000.
Baca juga: Tilang Elektronik Berjalan Resmi Meluncur
Pengemudi mobil dan penumpang yang ada di depan atau samping sopir wajib mengenakan sabuk pengaman.
Bagi yang melanggar aturan ini dan terekam kamera pengawas ETLE sesuai Pasal 289 maka bisa dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000.