Kurva Covid-19 Melonjak, Peneliti Sebut Pemerintah Kehilangan Momentum

KOMPAS.com - Sejak pertengahan Mei 2020, angka pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. 

Sebelumnya, tim peneliti dari Pemda DIY membuat prediksi untuk perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.

Hasil analisis yang mereka lakukan menghasilkan puncak Covid-19 diprediksi akan terjadi pada pertengahan Mei 2020 dan wabah mulai mereda di awal Agustus 2020. Penelitian ini pun menyajikan predisi kasus baru harian.

Sejak 3 Maret hingga ke 30 April 2020, prediksi tersebut memiliki akurasi sebesar 95 persen. Angka yang disebutkan dalam penelitian sejalan dan tidak selisih banyak dengan angka di lapangan yang selalu dilaporkan pemerintah.

Baca juga: Apakah Kasus Virus Corona di Indonesia Mulai Menurun? Berikut Hasil Hitungan Peneliti

Namun, prediksi mulai meleset di pertengahan Mei, bukannya kasus sudah berada di puncak kemudian menurun, yang terjadi kasus justru terus naik berkali-kali lipat dari rata-rata sebelumnya.

Misalnya pada 27 Mei 2020, jumlah kasus baru mencapai 973 kasus, dua hari selanjutnya di angka 949 kasus, berlanjut ke 9-13 Juni kasus baru di Indonesia selalu mencapai 1.000 tiap harinya.

covid19.go.id Grafik pertambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia sejak pertengahan Mei-13 Juni 2020

Salah satu tim peneliti dari Pemda DIY, Joko Hariyono menjelaskan alasan prediksi sebelumnya yang mereka buat meleset di tengah jalan dan kasus baru terus meningkat dan tak kunjung menurun.

Menurutnya, hal itu karena pemerintah dinilai kehilangan momentum. Momentum apakah yang dimaksud?

Baca juga: Virus Corona di Indonesia Pekan Ini: Lonjakan Kasus Baru hingga Temuan Kombinasi Obat

Imbauan protokol kesehatan tidak dijalankan konsisten

Jika diamati, prediksi awal yang mereka buat mulai tidak sesuai dengan data di lapangan tercatat sekitar pertengahan Mei 2020. Jika ditarik mundur, pertengahan Mei merupakan bulan Ramadhan yang sudah mendekati Lebaran.

"Imbauan protokol kesehatan dari pemerintah tidak sepenuhnya dijalankan secara konsisten oleh sebagian masyarakat," kata Joko dalam keterangan resminya, Sabtu (13/6/2020).

Misalnya, masyarakat yang pergi ke pasar atau pertokoan untuk membeli kebutuhan selama berpuasa dan Idulfitri, melakukan kegiatan ibadah di mushola/masjid tanpa memperhatikan protokol kesehatan, keluar rumah saat menjelang berbuka puasa dengan mengabaikan  aturan aman, dan sebagainya.

Di saat yang bersamaan, pemerintah sebagai regulator dan pemilik kewenangan justru fokus pada isu lain.

Yakni mengawasi jalanan dan perbatasan daerah, juga membatasi moda transportasi umum agar masyarakat tidak melakukan kegiatan mudik.

Baca juga: Jokowi Minta TNI Bantu Disiplinkan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

"Sehingga area-area perbatasan lebih diperhatikan daripada interaksi di dalam suatu kawasan," ujar Joko.

Padahal dalam masa 3 bulan pertama sejak kasus pertama dicatatkan, berbagai upaya pemutusan rantai infeksi masih terlihat dilakukan dengan sungguh-sungguh baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Namun perlahan hal-hal itu tidak lagi banyak ditelateni, masyarakat membandel, pemerintah mulai melonggarkan aturan.

"Pada keadaan seperti ini, pemerintah daerah di Tanah Air terlihat kehilangan momentum dan seolah upaya yang dilakukan lebih dari 2 bulan pertama tersebut sia-sia," ungkap dia.

Baca juga: Tanya Jawab Protokol Kesehatan KA Reguler di Era New Normal