KOMPAS.com - Kurang lebih 100 hari sudah virus corona terkonfirmasi di Indonesia. Kasus pertama infeksi virus corona di Indonesia pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
Setelah 100 hari, jumlah kasus Covid-19 terus bertambah. Angka kematian di Indonesia bahkan tercatat yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
Bagaimana melihat penanganan Covid-19 di Indonesia hingga hari ini? Ada kabar baik yang patut disyukuri, ada pula catatan yang diharapkan menjadi evaluasi agar penanganan lebih baik lagi.
Epidemiolog yang juga Juru Bicara Satgas Covid-19 Rumah Sakit UNS Tonang Dwi Ardyanto menilai, ketika pertama kali dilaporkannya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah dan masyarakat kurang serius menyikapinya.
Baca juga: Peringatan WHO untuk Indonesia soal Persiapan New Normal
"Masih kurang serius, terutama di bulan pertama adanya kasus," kata Tonang saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/6/2020).
Memasuki bulan dua, menurut dia, pemerintah terlihat lebih serius menyikapinya.
Hal ini terlihat dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang cukup gencar.
Menurut Tonang, hal tersebut berimbas positif pada kasus.
"Hanya saja kelemahannya, saat itu cakupan tes masih belum tinggi," ujar Tonang.
Memasuki bulan ke tiga, setelah 2 hingga 3 kali masa PSBB, mulai muncul desakan dari masyarakat untuk segera dilonggarkan karena mendekati Hari Raya Lebaran Idul Fitri.
Dengan keputusan pelonggaran transportasi dan beberapa sektor publik, pembatasan tak lagi seefektif saat berlakunya PSBB.
"Mengawali bulan keempat, mulai terasa efek dari pelonggaran di akhir bulan ke tiga. Termasuk juga faktor semakin tingginya jumlah kapasitas pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) dalam sehari," papar Tonang.
Ia memperkirakan, situasi pandemi masih akan berlangsung sekitar satu bulan lagi untuk mencapai puncak.
Namun, hal tersebut terjadi jika kapasitas pemeriksaan PCR bisa mengejar target 30.000 per hari.
"Ke depan, yang diharapkan adalah transparansi dan kerja sama pemerintah dengan banyak pihak. Agar terwujud kohesivitas. Itu yang dirasa masih kurang selama ini," jelas dia.