Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Penangguhan Pencatatan Stand Meter Pelanggan Listrik Pascabayar Disorot, Diduga Jadi Penyebab Naiknya Tagihan Listrik

Kompas.com - 04/05/2020, 08:05 WIB

Ahmad Naufal Dzulfaroh,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Ahmad Naufal Dzulfaroh

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Mahasiswa menggelar unjuk rasa aksi bela rakyat 121 di sekitar istana negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017). Aksi Bela Rakyat 121 ini digelar serentak di 19 titik di Indonesia. Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia dan menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA serta memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok pada awal 2017.(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Komisioner Ombudsman Laode Ida (tengah) dalam jumpa pers mengenai temuan Ombudsman soal Tenaga Kerja Asing, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Petugas PLN sedang memastikan listrik menyala disalah satu tiang listrik dekat lokasi pohon tumbang diperumahan Kebon Raya, RT 001, RW 002 No 31 Duri Kepa, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2019)

KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida menyoroti penangguhan proses pencatatan stand meter pelanggan listrik pascabayar oleh petugas PLN.

Menurutnya, kebijakan tersebut tak pantas dikeluarkan karena hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar membutuhkan kecermatan.

"Ini kan petugas PLN umumnya tidak datang ke rumah-rumah atau pelanggan, tapi justru meminta masyarakat. Ini kan tidak pantas kebijakan seperti ini. Karena petugas pelayanan dasar seperti itu kan harus cermat," kata Loade kepada Kompas.com, Minggu (3/5/2020).

Meski dengan alasan virus corona dan membatasi pergerakan, Laode menyebut bahwa petugas pencatat tak perlu berinteraksi dengan pemilih rumah.

Karenanya, ia menyebut kebijakan tersebut terlalu mengada-ada dan perlu dipertanyakan.

Ia pun memperingatkan agar kebijakan itu bukan hanya sekedar akal-akalan untuk menyedot uang rakyat.

"Kalau dengan alasan corona dan membatasi pergerakan, yang benar saja masa macam ini harus dilarang. Menurut saya harus dikoreksi," jelas dia.

"Jangan sampai ini akal-akalan saja untuk menyedot uang dari rakyat dan masuk ke pemerintah melalui PLN," tambahnya.