Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Editor's Letter untuk Peran Sentral Ibu di Tengah Pandemi

Kompas.com - 27/04/2020, 11:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMPAS.com - Minggu lalu, umat Muslim di seluruh dunia memulai puasa ramadhan. Di Indonesia, puasa ramadhan dimulai Jumat, 24 April 2020. 

Puasa ramadhan ini akan dicatat dengan tinta tebal dalam perjalanan peradaban kita. Situasi pandemi Covid-19 yang membuat kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus membuat puasa kali ini berbeda.

Selamat menjalankan ibadah puasa, ya. Sambil menjalankan ibadah puasa, saya mau bantu update apa saja hal-hal yang perlu kamu ketahui sepekan terakhir.

Pekan lalu, pemerintah mengeluarkan larangan mudik untuk semua. Ini salah satu pembeda puasa kali ini dengan puasa-puasa sebelumnya. Mudik dilarang karena aktivitas selama mudik punya potensi besar meluaskan penularan Covid-19. 

Kita tahu, sejak 2 Maret 2020, saat pasien positif pertama didapati, kurva penambahan jumlah pasien positif covid-19 belum juga turun.

Sebelumnya, pemerintah memberikan larangan mudik untuk ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun, karena menurut hasil sejumlah survei masih ada sekitar 24 persen warga masyarakat yang bersikeras hendak mudik, larangan diberlakukan umum.

24 persen nekat mau mudik

Dengan acuan jumlah pemudik 2019 dari Jabodetabek (zona merah) yang mencapai 15 juta orang, 24 persen yang bersikeras mudik itu setara dengan 3,6 juta orang ke seluruh Indonesia.

Suasana sepi di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020). Bandara Soekarno-Hatta untuk sementara tidak melayani angkutan penumpang mulai Jumat (24/4/2020) hingga 1 Juni mendatang. Peraturan tersebut dalam rangka pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Suasana sepi di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020). Bandara Soekarno-Hatta untuk sementara tidak melayani angkutan penumpang mulai Jumat (24/4/2020) hingga 1 Juni mendatang. Peraturan tersebut dalam rangka pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
Mudahnya Covid-19 menular dari orang tanpa gejala, bahaya yang mengintai jika mudik tetap dilakukan sangat besar. Bahaya itu lebih besar mengintai saat kita dapati rendahnya disiplin kita menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Terkait larangan mudik yang biasanya dilakukan di pekan terakhir ramadhan, muncul polemik karena pembedaan antara mudik dan pulang kampung. Polemik muncul karena Presiden Jokowi membedakan dua istilah itu.

Tidak sulit membedakan istilah ini. Mudik terkait hari raya, dilakukan "orang kota" dengan waktu sangat sementara . Pulang kampung terkait kesulitan ekonomi dan dilakukan perantau untuk jangka waktu yang lebih lama. Secara sosiologis, pembedaan ini juga jelas.

Jika jeli, lewat pengalaman harian, kita bisa membedakan mudik dari pulang kampung. Mudik dilarang, pulang kampung sebelum larangan mudik masih dimungkinkan.

Dari pemudik dan yang pulang kampung, ancaman penyebaran covid-19 mungkin sama, tapi konsekuensi dan penanganannya menjadi berbeda. Kita berharap, daerah yang mendapati warganya pulang kampung siap dan tertib dengan protokol keamanan.

Dua staf khusus milenial Jokowi mundur

O ya, soal ketertiban ini, pekan lalu kita mendapati kabar mundurnya dua Staf Khusus Presiden Jokowi karena konflik kepentingan. Keduanya adalah Belva Devara dan Andi Taufan. Presiden Jokowi meluluskan permintaan keduanya mundur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com