Jokowi Larang Mudik, Ahli: Kebijakan yang Tepat Meskipun Terlambat

KOMPAS.com - Akademisi Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Gabriel Lele menilai, larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang bagus.

Akan tetapi, Gabriel menganggap bahwa larangan itu seharusnya dikeluarkan ketika kasus mulai merebak ke beberapa daerah.

"Sebenarnya publik berharap sejak awal ketika kasus mulai merebak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu seharusnya sudah mulai dilarang. Karena begitu kebijakan WFH (work from home) diterapkan, itu kan pada mudik," kata Gabriel saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).

"Saat itu kan penyebaran virus lagi naik-naiknya, jadi ini kebijakan yang bagus di satu sisi, tetapi agak telat," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Larang Mudik, Ridwan Kamil Bakal Perketat Akses Masuk ke Jabar

Selain itu, Gabriel menyebut, jeda waktu antara pengumuman dan penerapan larangan pada Jumat (24/4/2020) dinilainya tidak menunjukkan ketegasan untuk menghadang orang untuk tidak mudik.

Dia pun menilai bahwa kota-kota yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kesulitan dalam menghadang arus pemudik.

Penerapan aturan

Gabriel juga mengatakan, hal yang tak kalah pentingnya dari larangan mudik itu adalah aspek "apa yang boleh".

"Nah apa yang boleh ini terkait dengan bagaimana jika mereka yang alasan mudiknya karena tidak bisa bertahan di kota-kota besar. Dari sisi itu, kalau pemberian bantuan sosial berdasarkan KTP maka skalanya harus nasional," jelas dia.

"Maksudnya adalah mungkin ada warga ber-KTP Jateng yang tinggal di Jakarta, ketika ada pembagian sembako ya mereka juga berhak. Pada saat bersamaan dipastikan ia tidak menerima dobel," tambahnya.

Dengan kondisi penduduk yang mobile, Gabriel menilai pelaksanaan kebijakan itu tidak bisa dilakukan melalui mekanisme pemerintah, tetapi lebih ke komunitas.

Karenanya, dia meminta agar pemerintah memberdayakan RT atau RW secara optimal.

Baca juga: Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Depok Minta Petunjuk Jelas

Mudik picu munculnya klaster

Senada dengan Gabriel, epidemiolog Indonesia kandidat doktor dari Griffith University Australia Dicky Budiman bersyukur bahwa pemerintah akhirnya mendengar masukan para ahli.

Menurutnya, gelombang mudik akan memunculkan potensi klaster di daerah dan desa yang akan memiliki dampak jangka panjang.