#GejayanMemanggil dan Aksi di Daerah Lain Bukti Pemerintah Harus Berbenah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Secara terpisah, unjuk rasa mengkritisi berbagai isu nasional terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sebut saja Yogyakarta, Jakarta, Makassar, Samarinda, dan Jember.

Di Yogyakarta, aksi dengan tajuk #GejayanMemanggil bahkan menjadi trending di media sosial Twitter. Kemudian berbagai seruan aksi di berbagai daerah juga mengikuti tagar ini.

Dalam aksi-aksi tersebut, massa yang didominasi oleh kalangan mahasiswa itu menuntut pemerintah untuk bersikap tegas atas banyaknya permasalahan yang terjadi, misalnya dalam penegakan tindak korupsi, kebakaran hutan, kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran HAM, dan sebagainya.

Atas semua ini, Pengamat Politik Mada Sukmajati menyebut Pemerintah seharusnya merasa tertampar dengan fakta ini.

Baca juga: Usai Aksi #GejayanMemanggil, Simpang Tiga Kolombo Tetap Bersih

“Ini sebuah tamparan keras bagi pemerintah, baik di lembaga eksekutif, maupun lembaga legislatif,” kata Mada kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (23/9/2019) siang.

Petinggi negara maupun wakil rakyat di parlemen adalah hasil dari pesta demokrasi yang melibatkan suara rakyat, maka dari itu setelah dimenangkan melalui proses pemilu, rakyat memiliki ekspektasi pada wakilnya di pemerintahan untuk bisa menghasilkan kebijakan yang memihak kepada mereka.

“Ini fungsinya untuk mengingatkan kembali, pemilu itu satu hal, hal yang lain adalah anda sudah dipilih oleh rakyat anda harus perform baik, itu yang kemudian ditagih,” ujar Mada.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat menunjukkan ketidakpuasan mereka atas kinerja para wakil rakyat yang sebelumnya dipilih melalui proses demokrasi yang menelan banyak biaya.

“Sebetulnya ini kan cara menagih anak-anak muda pada mereka yang sudah terpilih melalui pemilu yang demokratis yang sudah menghabiskan banyak sekali biaya,” kata Mada.

Unjuk rasa menjadi satu cara yang dipilih untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini tidak bisa disalurkan melalui jalur birokrasi.

Partai politik tidak menampung suara rakyat dan sibuk dengan organisasinya sendiri, DPR juga sama saja, hingga Presiden pun sekarang banyak melahirkan kekecewaan atas tiap keputusan yang dibuatnya.