Wakil (Harapan) Rakyat

SERATUS dua puluh anggota DPRD Jawa Tengah dilantik, Kamis kemarin. Di kursi pimpinan sidang paripurna istimewa itu, sembari menunggu proses pelantikan dan sumpah janji dimulai, saya pandang wajah-wajah cerah para wakil rakyat baru. Jadi ingat ketika pertama dilantik di DPR dulu. Kami semua tersenyum, kami bersemangat.

Sayangnya, ketika sejenak membuka HP, saya tak menemukan senyum dan kesemringahan yang sama. Di berita-berita online, di timeline Twitter, di situs Lapor Gub, yang ada malah sengkarut persoalan.

Laporan kekeringan di beberapa daerah, harga bawang merah anjlok di Brebes, dan petani tembakau harap-harap cemas menanti kepastian harga pabrikan.

Ada pula siswa SMP di Demak berat masuk sekolah karena mahalnya biaya seragam. Belum lagi masalah ideologi dan ancaman disintegrasi.

Saya tidak mengatakan bahwa ini sedang banyak persoalan kok malah senyum-senyum. Justru saya mengajak. Karena, pelantikan ini bukan hanya pemberian status--anggota dewan--tetapi juga secara otomatis terpikulnya tanggung jawab. Mari bersemangat menyelesaikan persoalan rakyat.

Berat? Jelas. Tetapi, bisa selesai tidak? Bisa jika bersama. Maka, pengambilan keputusan politik harus dimulai dari kerja sama DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik yang representatif.

Itu dimulai dari partisipasi awal dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dari perwakilan masyarakat, kelompok anak, perempuan hingga penyandang disabilitas.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kembali mengingatkan soal prioritas dan proporsionalitas pembangunan. Ini yang seringkali dilupakan karena berbagai alasan.

Misalnya, ketika mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Maka harus diwujudkan pada proporsionalitas untuk daerah miskin. Karena, adil tidak selalu berarti sama. Yang lebih membutuhkan layak mendapatkan lebih.

Dengan demikian deal politik dalam penyusunan anggaran ini harus membuang jauh-jauh kepentingan pribadi dan kelompok. Penyusunan anggaran harus berdasar perencanaan yang baik.

Jateng kemarin dinobatkan menjadi perencana pembangunan daerah terbaik nasional. Salah satu faktornya, kami punya Government Resources Management System (GRMS) yang terus diperbaiki setiap tahun. Ini adalah bagian dari cara mengontrol pelaksanaan APBD.

Namun demikian, sistem hanyalah perangkat. Sebaik apa pun sistem, jika sudah ada niat korupsi, pasti bisa diakali. Contohnya, kita bisa lihat operasi tangkap tangan (OTT) KPK di beberapa tempat, termasuk di Jateng.

Pemprov Jateng terus belajar memperbaiki sistem. Satu pelajaran baik yang kita dapatkan adalah masalah Bantuan Provinsi 2018 yang terindikasi disalahgunakan dan sekarang sedang dalam pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jateng.

Berbagai spekulasi muncul, adakah yang salah dalam perencanaan? Rasanya arahnya sudah tepat karena terkait bantuan pendidikan agar SDM kita lebih baik.

Apakah pelaksanaan pengadaan keliru? Pengadaan dilakukan melalui e-katalog LKPP, rasanya sudah benar dan transparan.