Wakil (Harapan) Rakyat

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) selama ini juga dilibatkan dalam pelaksaan program, pasti rambu-rambu dan pengawasan juga sudah dilakukan.

Pertanyaan terakhir, adakah pejabat yang menerima hadiah atau gratifikasi yang tidak terpantau sistem yang cukup ketat ini? Atau, pihak luar yang nitip proyek?

Patut diingat, nitip proyek, mark-up proyek, maupun mark-down proyek adalah modus-modus korupsi yang sering terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif. Setidaknya, itu yang terlihat dari kasus-kasus yang ditangani KPK.

Kita ingat ada pimpinan DPRD Jateng yang dipenjara empat tahun karena korupsi dana hibah olahraga.

Tentu kita belum lupa pada dua anggota DPRD Kota Semarang yang tertangkap tangan KPK dalam kasus suap APBD hingga menyeret wali kotanya juga.

Demikian juga beberapa bupati di Jateng, seperti Tegal, Klaten, Kudus, Purbalingga, kena OTT KPK, juga Kebumen.

Di provinsi tetangga, seorang anggota DPRD Jatim menerima suap dari kepala dinas Rp 225 Juta. Dia ditangkap KPK divonis 6,5 tahun penjara.

Di Malang, kita juga dibuat geger oleh kongkalikong kepala daerah dan 18 anggota DPRD-nya. Semuanya dicokok KPK dan divonis 4 hingga 6 tahun penjara.

Ini problem mental, Saudara-saudara. Ketika pelatihan antikorupsi sudah banyak, pakta integritas ada setiap tahun, sistem juga diperketat. Nyatanya, masih ada juga yang ndableg (bandel, red).

Meski begitu, sembari terus ikhtiar, tak ada salahnya kita juga berdoa. Semoga 120 anggota DPRD Jateng serta seluruh wakil rakyat di Indonesia yang baru saja dilantik, senantiasa diberikan kelurusan hati dan kekuatan menahan godaan.

Semoga senyum yang terpancar ketika pelantikan tetap terkembang hingga lima tahun mendatang. Tentunya senyum bahagia karena bisa melayani dan bermanfaat untuk masyarakat. Bukan senyum terkulum karena kongkalikong!

Semarang-Jakarta, 04/09/19