Dasar-dasar Perpajakan

KOMPAS.com - Hampir semua negara menerapkan aturan pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pajak menjadi salah satu komponen pentung dalam perjalanan suatu bangsa. 

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Struktur pembiayaan negara dapat terlaksana karena adanya pungutan pajak. Pajak dalam kehidupan bersifat dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Pungutan pajak sendiri sudah diatur dan besarannya disesuaikan dengan norma yang berlaku. 

Baca juga: 5 Jenis Pajak yang Ada di Indonesia

Fungsi Pajak 

Pajak memiliki dua fungsi yang tidak lain sebagai sumber keuangan dan pengatur keuangan, sebagai berikut:

Fungsi budgetair (sumber keuangan) 

Fungsi budgetair yaitu membiayai pengeluaran baik rutin ataupun pembangunan. Sumber keuangan dalam fungsi ini maksudnya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas negara.

Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan masih banyak lagi. 

Fungsi regulerend (pengatur) 

Fungsi ini bertindak sebagai pengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di luar keuangan.

Contohnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi. 

Baca juga: Mengenal Pajak Karbon di Indonesia

Kedudukan hukum pajak 

Dalam dunia hukum, pajak merupakan hukum publik karena mengatur hubungan antara penguasa dan warganya.

Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Hukum pajak berkaitan juga dengan hukum perdata karena mengatur hubungan antara orang-orang pribadi.

Selain itu, Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana karena secara keseluruhan sistematis. 

Pembagian Hukum Pajak 

Dalam pembagiannya pajak dibedakan menjadi 2 sebagai berikut: 

Hukum Pajak Materiil 

Hukum ini menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang harus dikenakan pajak. Hukum ini juga bisa dibilang sebagai pengatur timbulnya besarnya, dan hapusnya utang pajak. Contohnya, Undang-undang pajak. 

Hukum Pajak Formil 

Hukum ini menjelaskan cara mewujudkan hukum materiil menjadi nyata. Bisa juga dikatakan melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan dapat dilakukan secepat mungkin. Contohnya, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Baca juga: Barang Kena Pajak: Definisi, Aturan, dan Jenisnya

Teori Pengumutan Pajak

Pajak memiliki beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak, yaitu: