Latar Belakang Supersemar

KOMPAS.com - Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966.

Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965.

MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2007) menulis, Demokrasi Terpimpin Soekarno mulai runtuh pada Oktober 1965.

"Pada 2 Oktober, Soeharto mengakui perintah dari Sukarno untuk mengambil sendiri komando tentara," tulis Ricklefs.

Syaratnya, Soeharto-lah yang diberi kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan.

Baca juga: Seputar G30S/ PKI (1): Sejarah yang Kita Kenal, Fakta atau Rekayasa?

Kekuasaan ini kemudian dilembagakan pada 1 November 1965 dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Tentara menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang di balik pembunuhan tujuh jenderal.

Sikap ini memicu amarah dari para pemuda antikomunis.

"Para pemuda antikomunis kini menguasai jalan-jalan, membakar markas besar PKI di Jakarta pada 8 Oktober," catat Ricklefs.

30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 - 1973 (Jilid 3) (1975) Unjuk rasa Tritura pada tahun 1966.

Tritura

Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara.

Ada juga KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya (KABI, KASI, KAWI, KAGI). Semuanya tergabung dalam Front Pancasila.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Selain memprotes G30S dan Soekarno yang tak bersikap apa-apa, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Sukarno.

Memasuki 1966, inflasi mencapai 600 persen lebih.

Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat. Aksi unjuk rasa pun semakin kencang.

Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR-GR. Mereka menuntut tiga hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakni: