Bereskan Kemiskinan Ekstrem di Bali, Pemerintah Bedah 23 Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kawasan perumahan secara terpadu merupakan salah satu program yang kini tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu lokasi kegiatan tersebut berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dimana Kementerian PUPR melibatkan sejumlah mitra kerja bidang perumahan.

Mulai dari pemerintah daerah, swasta, perbankan, perusahaan cat, serta masyarakat sebagai penerima bantuan sehingga kawasan tersebut bebas dari rumah tidak layak huni (RTLH).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal ini saat melakukan peninjauan ke lokasi Kawasan Kolaborasi Rumah Swadaya di Desa Kedisan, Bangli, Bali, Rabu (22/5/2024).

Penanganan Kawasan Perumahan Secara Terpadu dilaksanakan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 lalu dengan menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKS) untuk 23 RTLH di Bali.

Baca juga: Full Elektronik, Bali Tak Lagi Terbitkan Sertifikat Tanah Model Jadul

Kegiatan BSPS di daerah tersebut juga masuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem (PKE) hasil kolaborasi peningkatan kualitas hunian serta Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU).

Berdasarkan data yang ada, sejumlah kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan antara lain Kementerian PUPR menyalurkan dana stimulan BSPS untuk 23 unit RTLH.

Lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membangun gapura gerbang desa dan dua unit rumah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli membangun jalan lingkungan, PT Pegadaian, PT Pelindo, Indonesia Power dan Bank BPD Bali melaksanakan perbaikan rumah beserta PSU.

Sementara perusahaan cat Mowilex dan Propan melakukan finishing cat rumah, Bank BRI menyalurkan dana bantuan BSPS kepada masyarakat, serta masyarakat ikut berswadaya membangun rumah secara bergotong royong.