Pemerintah Dapat Pinjaman dari Bank Dunia, Tuntaskan Sertifikasi Tanah

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan pinjaman dana dari Bank Dunia untuk mendukung penyelesaian sertifikasi tanah di seluruh Indonesia lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/5/2024).

"Itu kemarin mengapa di Washington DC saya juga menyampaikan 5 tahun terakhir ini sebetulnya kita mendapatkan skema pinjaman untuk bisa membantu mempercepat program PTSL," kata AHY.

Oleh sebab itu, Indonesia mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia karena dinilai berhasil memenuhi target pada tepat waktu.

Namun demikian, AHY mengaku masih membutuhkan anggaran tambahan untuk mencapai target 120 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024.

"Kami sudah memohon dan secara resmi saya sudah menyampaikan ke Kementerian Keuangan," lanjut AHY.

Baca juga: AHY Pastikan Kesiapan Lahan Investasi, Termasuk buat Elon Musk

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, pada Senin (25/3/2024), AHY melaporkan telah meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,89 miliar tahun 2024.

Di mana sebelumnya, Kementerian ATR/BPN memiliki pagu anggaran sebesar Rp 7,58 triliun pada tahun 2024.

"Namun, dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar Kementerian ATR/BPN dapat penambahan anggaran sebesar Rp 675,89 miliar yang dialokasikan untuk PTSL, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap, dan transformasi digital," jelas AHY.

Khusus PTSL, anggaran tambahan yang dibutuhkan adalah sebanyak Rp 350 miliar untuk lahan seluas 717,02 hektar.