Basuki Pastikan Kepala Balai Kementerian PUPR Bersih dari Temuan BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan setiap Kepala Balai Kementerian PUPR di seluruh Indonesia bersih dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau Kepala Balai atau Satuan Kerja yang sudah naik, Insya Allah semua sudah clear dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK," ucap Basuki dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2022, di Bendungan Sukamahi, Selasa (8/8/2023).

Pada kesempatan tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP telah diraih oleh Kementerian PUPR sebanyak 5 kali.

Kendati demikian, opini WTP bukan berarti kementerian atau lembaga terkait tidak memiliki masalah.

Begitu juga dengan Kementerian PUPR yang masih memiliki beberapa masalah keuangan berulang yang diharapkan bisa dibereskan dalam 60 hari sejak LHP diserahkan.

Basuki melaporkan, sampai dengan awal Agustus 2023, tindak lanjut opini BPK yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sudah mencapai 72 persen.

"Insya Allah sampai 2023 nanti sudah menjadi 80 persen," imbuh Basuki.

Baca juga: Basuki Ajak Menpora, Ketum PSSI, Gubernur DKI, dan Jabar Bahas Renovasi Stadion Rabu Ini

Terkait hal ini, Aggota IV BPK Haerul Saleh berharap kinerja Kementerian PUPR bisa terus dipertahankan.

"Saya secara pribadi dan mewakili BPK mengucapkan selamat kepada Kementerian PUPR yang berkali-kali atau kali kelima mendapatkan opini WTP. Semoga bisa terus dipertahankan," ujar Haerul Saleh.

Haerul Saleh mengatakan, Kementerian PUPR bisa menjadi contoh pengelola keuangan negara yang baik bagi kementerian atau lembaga lain.

Pasalnya, opini dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK menjadi salah satu syarat bagi pejabat untuk naik jabatan.

"Mereka enggak bisa menempati jabatan apa-apa kalau misalnya mereka ada temuan BPK dan belum selesai," tandas Haerul.