Raih WTP 5 Kali, Kementerian PUPR Jadi Contoh Pengelola Keuangan yang Baik

BOGOR, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Aggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan, Kementerian PUPR sudah 5 kali meraih WTP dan berharap kinerja ini bisa terus dipertahankan.

"Saya secara pribadi dan mewakili BPK mengucapkan selamat kepada Kementerian PUPR yang berkali-kali atau kali kelima mendapatkan opini WTP. Semoga bisa terus dipertahankan," ujar Haerul Saleh saat menyerahkan LPH BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2022, di Bendungan Sukamahi, Selasa (8/8/2023).

Haerul Saleh mengatakan, Kementerian PUPR bisa menjadi contoh pengelola keuangan negara yang baik bagi kementerian atau lembaga lain.

Pasalnya, opini dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK menjadi salah satu syarat bagi pejabat untuk naik jabatan.

"Mereka enggak bisa menempati jabatan apa-apa kalau misalnya mereka ada temuan BPK dan belum selesai," imbuh Haerul.

Kendati demikian, Haerul Saleh menekankan bahwa opini WTP bukan hal yang luar biasa dan bukan berarti kementerian atau lembaga terkait tidak memiliki masalah.

Baca juga: Raih Status WTP 10 Kali Berturut-turut, BPN Dapat Penghargaan dari BPK

Begitu juga dengan Kementerian PUPR yang masih memiliki beberapa masalah keuangan berulang yang diharapkan bisa dibereskan dalam 60 hari sejak LPH diserahkan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga menyetujui apa yang disampaikan oleh Haerul Saleh mengenai opini WTP merupakan hal yang biasa karena merupakan hasil dari apa yang dikerjakan kementerian selama ini.

Basuki melaporkan, sampai dengan awal Agustus 2023, tindak lanjut opini BPK yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sudah mencapai 72 persen.

"Insya Allah sampai 2023 nanti sudah menjadi 80 persen," papar Basuki.