Pengembang Apersi Sempat Setop Proyek saat Harga Rumah Subsidi Stagnan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak sedikit anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) sempat harus menghentikan pembangunan saat harga rumah subsidi masih stagnan beberapa waktu lalu.

"Kami khawatir dengan berhentinya produksi, maka hal tersebut akan menghambat pembangunan dan akan merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," kata Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah dalam keterangan resmi.

Sementara saat ini, harga rumah subsidi telah mengalami penyesuaian setelah 3 tahun tidak berubah.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Harga rumah subsidi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8 persen dari semula di kisaran Rp 150,5 juta-Rp 219 juta menjadi Rp 162 juta-Rp 234 juta.

Kenaikan harga rumah subsidi ini mengikut kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Baca juga: Mau Beli Rumah Subsidi? Cek di Sini Kuota KPR yang Masih Tersedia

"Kami (Apersi) sudah menunggu penyesuaian harga rumah subsidi ini karena akan menjaga supply dan demand," imbuh Junaidi.

Dirinya berharap, kebijakan ini bisa diiringi dengan elemen lain terkait produksi rumah subsidi yang masih mengalami kendala dan perlu dibenahi.

Misalnya terkait perizinan bangunan gedung (PBG) dan isu lahan sawah dilindungi (LSD), agar pasokan rumah subsidi bisa berjalan mulus.

"Kendala di PBG dan LSD di beberapa daerah masih ada dan mengganggu produksi," tandas Junaidi.

Di sisi lain, Apersi menargetkan mampu memasok sebanyak 130.000 unit rumah subsidi dan 40.000 rumah komersial pada tahun 2023 ini.