Catat, Gaji Lajang Rp 7 Juta Masuk Kriteria MBR untuk Beli Rumah Murah

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menerbitkan aturan baru terkait batas maksimal penghasilan yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Dalam aturan baru, batas maksimal penghasilan lajang yang masuk kriteria MBR naik dari Rp 6 juta menjadi Rp 7 juta, untuk wilayah selain Pulau Papua. Bagi mereka yang sudah menikah, batas maksimal penghasilan gabungan yang masuk kriteria MBR tidak berubah, yaitu Rp 8 juta.

Adapun batas maksimal penghasilan yang masuk kriteria MBR di Pulau Papua tidak ada perubahan di aturan baru, baik untuk lajang maupun mereka yang sudah menikah. Batas maksimal penghasilan yang masuk kriteria MBR di pulau ini tetap Rp 7,5 juta bagi lajang dan Rp 10 juta untuk yang sudah menikah.

Aturan baru dimaksud adalah Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023. Ditetapkan dan berlaku mulai 11 Januari 2023, aturan ini menggantikan Keputusan Menteri PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021.

Kriteria MBR merupakan salah satu dasar pemberian sejumlah fasilitas terkait perumahan, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Baca juga: Sudah Tahu Beda KPR FLPP dengan Tapera? Cek Di Sini

Rincian mengenai kriteria MBR dan penggunaannya diterangkan dan diatur lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2021, termasuk bahwa besaran maksimal penghasilan MBR akan diperbarui dan ditetapkan lewat keputusan Menteri PUPR.

Terbaru, kriteria MBR ini menjadi dasar bagi revisi ketentuan fasilitas bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah, yang berlaku mulai 12 Juni 2023.

Baca juga: Aturan Baru Rumah Bebas PPN: Kriteria, Harga, dan Batas Penghasilan

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Besaran maksimal penghasilan dari masyarakat yang bisa mendapat fasilitas rumah bebas pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023, dengan kriteria besaran penghasilan merujuk kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/KPTS/M/2023.

Selain batas maksimal penghasilan lajang di wilayah selain Papua, tidak ada perubahan nominal lain di Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 dibanding Keputusan Menteri PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021. 

Hanya kategori wilayah untuk Pulau Papua yang digenapi penyebutannya, seturut pemekaran wilayah dari semula dua provinsi menjadi enam provinsi. 

Naskah lengkap aturan baru

Berikut ini adalah naskah lengkap Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, sebagaimana didpat dari laman tapera.go.id, yang dapat diakses dan diunduh langsung di sini:

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI