Luruskan Pernyataan Anwar Ibrahim, Kemenlu Malaysia Tergaskan Lindungi Haknya di Laut China Selatan

PUTRAJAYA, KOMPAS.com – Malaysia menyatakan komitmennya untuk melindungi hak kedaulatan serta kepentingannya di Laut China Selatan.

Hal tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Sabtu (8/4/2023), sebagaimana dilansir Reuters.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada Selasa (4/3/2023) bahwa China mengkhawatirkan aktivitas Petronas wilayah Laut China Selatan yang menurut Malaysia adalah wilayahnya.

Baca juga: Malaysia Akan Negosiasi Sengketa Laut China Selatan dengan Beijing

Anwar mengatakan, dirinya terbuka untuk bernegosiasi dengan China. Akan tetapi, komentar Anwar tersebut langsung disambar oleh oposisi.

Oposisi Malaysia menilai, pernyataan Anwar tersebur sama saja mempertaruhkan kedaulatan Malaysia.

Kritik oposisi tersebut dibantah Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Sabtu.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menyampaikan, komentar Anwar tersebut mengandung maksud bahwa semua masalah yang berkaitan dengan Laut China Selatan diselesaikan dengan cara damai, tanpa mengorbankan posisi Malaysia.

Baca juga: China Kembali Klaim Usir Kapal AS di Laut China Selatan, Keluarkan Ancaman

“Pemerintah Malaysia secara tegas berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak kedaulatan, dan kepentingan Malaysia di wilayah maritimnya di Laut China Selatan,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia.

China mengeklaim kedaulatan wilayahnya atas hampir seluruh Laut China Selatan, perairan yang dilalui kapal dagang bernilai sekitar 3 triliun dollar AS setiap tahunnya.

Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki beberapa klaim yang tumpang tindih.

Petronas mengoperasikan ladang minyak dan gas di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia dan dalam beberapa tahun terakhir beberapa kali bertemu dengan kapal-kapal China.

Baca juga: Makin Panas, Beijing Usir Kapal Perusak AS di Laut China Selatan, Washington Membantah

China mengeklaim Laut China Selatan dengan alasan historis yang diperkuat dengan kebijakan nine dash line pada petanya.

Nine dash line tersebut melingkar sejauh 1.500 km di selatan daratan China, memotong ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional menolak klaim China atas Laut China Selatan dengan menyebut nine dash line tidak memiliki dasar hukum.

Anwar mengatakan, pekan ini Petronas akan melanjutkan aktivitasnya di Laut China Selatan.

Baca juga: Kisah Kapal Tua dalam Sengketa Filipina-Beijing di Laut China Selatan