AS Disebut Berusaha Ganggu Gerakan Black Lives Matter

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah federal AS sengaja menargetkan pengunjuk rasa Black Lives Matter dengan penuntutan pidana berat.

Hal ini disebut sebagai upaya mengganggu dan mencegah gerakan global yang melanda AS musim panas lalu, setelah polisi Minneapolis membunuh George Floyd.

Dilansir Guardian, para pemimpin dan pakar gerakan ini mengatakan penuntutan para pengunjuk rasa selama setahun terakhir, melanjutkan praktik selama satu abad yang dilakukan pemerintah federal.

Hal ini berakar pada rasisme struktural, untuk menekan gerakan sosial kulit hitam melalui penggunaan taktik pengawasan dan mekanisme lainnya.

Baca juga: Lewat Video Iklan, Black Lives Matter Serukan Dukungan Sidang Pemakzulan Trump

Laporan tersebut dirilis Movement for Black Lives, sebuah koalisi lebih dari 50 kelompok aktivis dan advokasi hak-hak sipil dan asosiasi profesional, yang mewakili komunitas kulit hitam.

Laporan diterbitkan dalam kemitraan dengan klinik Creating Law Enforcement Accountability and Responsibility (Clear) di City University of New York.

“Data empiris dan temuan dalam laporan ini sebagian besar menguatkan apa yang telah lama diketahui penyelenggara Black Lives Matter secara intelektual, intuitif, dan dari pengalaman langsung," tulis laporan itu.

"Ini berhubungan dengan pemolisian dan penuntutan pemerintah federal yang berbeda, terhadap protes keadilan rasial dan aktivitas terkait,” tambah laporan itu.

Baca juga: Bakar Properti Black Lives Matter, Pemimpin Proud Boys Ditangkap

Laporan tersebut, yang pertama kali dibagikan kepada Associated Press, berpendapat bahwa ketika pemberontakan di musim panas 2020 meningkat, kehadiran polisi, pengerahan agen federal, dan penuntutan pengunjuk rasa juga meningkat.

Laporan berjudul "Perjuangan Untuk Kekuasaan: Penganiayaan yang Berkelanjutan terhadap Gerakan Kulit Hitam oleh Pemerintah AS" ini, merinci bagaimana kepolisian telah digunakan secara historis sebagai alat utama untuk mencegah orang kulit hitam terlibat dalam hak mereka untuk memprotes.

Polisi juga melemahkan upaya untuk menarik perhatian pada masalah, dan hal itu mempengaruhi orang kulit hitam Amerika.

Laporan juga menarik perbandingan bagaimana pemerintah menggunakan teknik program kontra-intelijen untuk, “mengganggu kerja Partai Black Panther dan organisasi lain yang berjuang untuk pembebasan kulit hitam”.

“Kami ingin benar-benar menunjukkan bagaimana pemerintah AS terus menganiaya gerakan ini dengan pengawasan, dengan mengkriminalisasi protes, dan dengan menggunakan sistem hukum pidana untuk mencegah orang memprotes," kata Amara Enyia, koordinator penelitian.

"Pemerintah menghukum mereka karena terlibat dalam protes dengan mencoba membatasi aksi protes pertama mereka, yakni protes hak amandemen,” tambahnya.

Baca juga: Alasan BTS Sumbangkan 1 Juta Dollar AS untuk Gerakan Black Lives Matter

“Tidak dapat disangkal bahwa rasisme berperan,” kata Enyia.

“Ini secara struktural dibangun ke dalam jalinan negara ini dan institusinya, itulah sebabnya mengapa sangat sulit untuk diberantas," ungkapnya.