Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Unwahas: Kebijakan Pangan Harus Dibangun dari Hulu ke Hilir

Kompas.com - 13/02/2024, 19:22 WIB
Dian Ihsan

Penulis

KOMPAS.com - Dosen Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Semarang, Dr. Nugroho Widiasmadi menyayangkan debat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) mulai dari satu sampai lima tidak menjawab dan memberikan secara konkret kondisi pangan maupun lingkungan.

"Akibatnya setelah Pemilu 2024 selesai, maka bangsa ini tetap dalam ketidakjelasan terkait kebijakan pangan maupun lingkungan," kata dia dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Beda Jurusan Teknologi Pangan dan Ilmu Gizi, Intip Prospek Kerjanya

Dia menyebut, program pangan berkelanjutan harus satu sistem pemikiran utuh antara konsep pertanian dan lingkungan.

Ketika itu dilakukan, maka mampu memandirikan petani di atas lingkungan yang mendukung.

Subsidi pupuk tidak akan sukseskan ketahanan pangan

Dia menyatakan, dalam debat capres maupun cawapres telah disinggung soal kelangkaan pupuk. Namun, kelangkaan itu cuma diselesaikan dengan memperbesar subsidi.

"Itu adalah bentuk konsep yang tidak cerdas, bahkan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu," sebut dia.

Padahal, persoalan sektor pangan selama ini merupakan akibat rusak dan menurunnya daya dukung lingkungan (tanah, air, dan udara) yang diracun oleh pupuk dan pestisida kimia sejak revolusi hijau tahun 1975-an.

"Dan ini adalah skenario tersistematis asing, agar bangsa ini tidak boleh jadi negeri gudang pangan dunia," ujar dia.

"Apalagi perjalanan bangsa selama ini tidak pernah lahirkan pemimpin yang berani lepas dari penindasan pangan. Dan sebaliknya, justru sampai saat ini kondisi arah kebijakan pangan semakin parah," tambah dia.

Baca juga: Kisah Annisya, Anak Petani Dapat Beasiswa dan Lulus Unej IPK 3,99

Kebijakan pangan yang tidak jelas akan sulit menjadi Indonesia Emas 2045

Asal tahu saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras 3,06 juta sepanjang 2023. Angka impor itu menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Jadi, jika kebijakan pangan masih terus seperti ini, maka akan segera kolaps dan jangan bermimpi menjadi Indonesia Emas 2045," ungkap dia.

Maka dari itu, dia meminta kebijakan pangan harus benar-benar dibangun mulai dari hulu sampai hilir.

Demi menyukseskan kebijakan pangan, Dr. Nugroho memiliki konsep Murah, Mudah, dan Terukur.

Konsep yang diusung agar tanah yang sudah rusak, maka bisa cepat kembali sehat dan punya daya dukung maksimal. Lalu, petani-petani miskin mampu lipat gandakan hasil panen.

Baca juga: Pengamat UGM: Indonesia Kekurangan Petani Muda

"Ini sangat realistis dilakukan di negara kaya sumber daya alam seperti Idnonesia. Ini juga harus menjadi konsep besar suatu bangsa agraris yang mandiri berdaulat," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com