Tingkatkan Serapan Lulusan SMK, Disdik DKI Teken MoU dengan 3 Pihak

KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah pihak guna meningkatkan serapan lulusan SMK di dunia kerja.

MoU itu ditandatangani Disdik DKI Jakarta dengan 22 pelaku industri, 18 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan, 12 perguruan tinggi.

"Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah telah melaksanakan MoU Link and Match dengan 22 pelaku industri, 18 BUMD, dan 12 perguruan tinggi untuk peningkatan keterserapan tamatan SMK melalui bekerja, melanjutkan, dan wirausaha," tulis Disdik DKI Jakarta di akun Instagram resminya, Jumat (29/12/2023).

Baca juga: Siswa SMA Mau Masuk Akpol? Cek Syarat dan Ketentuan Nilainya

Disdik DKI Jakarta juga menjelaskan, kerja sama ini ditujukkan untuk peningkatan kompetensi siswa SMK sehingga selesai bekerja tamatan bisa langsung bekerja sesuai kebutuhan industri.

Sementara dari sisi pengajar, guru juga diperbolehkan melaksanakan praktek bekerja langsung sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

"Guru dapat melaksanakan praktek bekerja langsung, maka dari itu kompetensi yang diberikan kepada siswa dapat mendekati kondisi sesuai di lapangan," tulis Disdik DKI lagi.

Adapun MoU ini sudah mulai dilaksanakan Disdik DKI Jakarta tepat pada penyelenggaraan Expose SMK bertempat di UPT P3PAUD DIKMAS, Jakarta Barat.

Data Disdik DKI Jakarta mencatat, saat ini jumlah keterserapan lulusan SMK sudah mencapai 83,7 persen mereka ada yang lanjut bekerja, melanjutkan studi S2, ataupun berwirausaha.

Baca juga: Beasiswa S1 ke Australia 2024, Kuliah Gratis dan Uang Saku Rp 733 Juta

Angka persentase itu juga sudah melampaui target yang awalnya ditentukan hanya sebanyak 67 persen.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Direktur SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Wardani Sugiyanto menegaskan, pihaknya akan terus mempersiapkan siswa SMK menjadi lulusan yang siap kerja.

Hal itu ia coba wujudkan dengan meminta setiap SMK Negeri atau SMKN untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BLUD biasanya merupakan satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tahun ini, sudah lebih dari 300 SMKN yang kami dorong mendirikan BLUD dan sedang berproses," kata Wardani dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Jumat (22/12/2023).