KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan, tidak pernah ada insentif bagi anak muda yang ingin menjadi petani.
Hal itu disampaikan Ganjar saat Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Kamis (11/1/2024).
"Tidak pernah ada insentif yang diberikan kepada anak muda untuk menjadi petani, modernisasi jadi pilihan dengan digitalisasi pertanian. Lahan sempit dilakukan pola konsolidasi, lahan kan pernah punya uji coba waktu itu di Sukoharjo," kata Ganjar, dilansir Liputan6.
Sejauh ini belum pernah ada insentif tingkat nasional bagi anak muda yang menjadi petani. Namun, ada program insentif tingkat lokal bagi petani milenial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program petani milenial Pemrov Jabar memberikan pelatihan, program magang, akses pasar, teknologi, kelembagaan, sarana dan prasarana produksi sampai pasca-produksi, asuransi, akses lahan serta sertifikasi atau legalitas usaha dan produk.
Peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS) Riska Ayu Purnamasari mengatakan, kurangnya insentif untuk petani muda dapat dilihat dari berkurangnya jumlah angka petani milenial.
Jumlah petani muda
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I Badan Pusat Statistik (BPS), selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani Indonesia mengalami penurunan sebanyak 7,42 persen, dari 31,70 juta orang pada 2013 menjadi 29,34 juta orang pada 2023.
Dalam sepuluh tahun terakhir, proporsi petani berusia 25-34 tahun turun dari 1,73 persen menjadi 10,24 persen atau berjumlah 3 juta.
Adapun proporsi petani berusia 35–44 tahun turun dari 4,34 persen menjadi 22,0 persen atau berjumlah 6,4 juta.
Sementara, jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun pada 2023 sebanyak 6.183.009 orang atau sekitar 21,93 persen dari jumlah petani Indonesia.
Penurunan minat
Dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, M Rizki Pratama, memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan minat pemuda terhadap pertanian.
"Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa banyak pemuda enggan bergelut di sektor pertanian karena beberapa faktor yang kompleks seperti stigma petani, minimnya akses modal dan lahan, hingga keuntungan yang tipis," kata Rizki.
Contohnya penelitian Akatiga yang dilakukan pada 2020, riset peneliti Universitas Indonesia pada 2022, dan riset peneliti dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada 2016.
***
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.