[HOAKS] Mahfud MD Kena Reshuffle, Keluar dari Kabinet Indonesia Maju

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com -  Sebuah unggahan mengeklaim calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Mahfud MD kena reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Akibat reshuffle, menurut unggahan itu, Mahfud tersingkir dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Narasi yang beredar

Narasi yang mengeklaim Mahfud MD kena reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini. 

Akun tersebut membagikan sebuah video berdurasi 15 menit 10 detik pada 28 Desember 2023 dengan judul:

Po1itik Terk1ni - M4hfud Di Reshuffle-,Begini Tanggapan Jkw

Kemudian dalam thumbnail video terdapat gambar Presiden Jokowi sedang memipin rapat dan ada Mahfud MD yang berdiri di depannya. Berikut keterangan tertulis yang disampaikan:

MAHFUD DI RESHUFFLE ?

AKIBAT KRITIK MENTRI RAJIN KAMPANYE

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Mahfud MD direshuffle dari Kabinet Indonesia Maju

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar di thumbnail video yang memperlihatkan Presiden Jokowi sedang memimpin rapat dan terdapat Mahfud MD yang berdiri di depannya.

Hasilnya, gambar tersebut identik dengan yang ada di laman Voa Indonesia ini. Dalam gambar aslinya tidak terdapat Mahfud yang berdiri di depan Jokowi. 

Gambar tersebut adalah momen ketika Jokowi membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada 7 Januari 2019. 

Sementara itu setelah disimak sampai tuntas tidak ditemukan informasi Mahfud MD di-reshuffle.  

Narator video hanya membacakan artikel di laman CNN Indonesia ini, yang berjudul "Mahfud Sindir Pejabat Negara Kampanye di Hari Kerja". 

Artikel tersebut memuat pernyataan Mahfud yang menyindir beberapa pejabat karena kerap keliling daerah untuk kampanye politik di hari kerja.