Perlunya Peningkatan Kualitas Berita untuk Cegah Hoaks

KOMPAS.com - Di era digital, masyarakat dituntut kian selektif dalam menerima informasi. Sebab, informasi keliru atau hoaks juga bertebaran dan berpotensi menyesatkan.

Survei yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center pada periode 1 Agustus hingga 31 September 2022 menunjukkan, masyarakat kerap menemukan hoaks di beberapa platform digital.

Dari 10.000 responden, sebanyak 55,9 persen mengaku sering menemukan hoaks di media sosial Facebook.

Baca juga: Bagaimana Perilaku Masyarakat dalam Menggunakan Media Sosial?

Pola ini sama dengan survei sebelumnya yang menempatkan Facebook sebagai media sosial yang dominan sebagai tempat menyebarnya hoaks. 

Namun, persentase tersebut turun signifikan. Pada 2020 terdapat 71,9 persen masyarakat yang mengaku kerap menemukan hoaks di Facebook.

Selain media sosial, masyarakat juga mengaku sering menemukan hoaks di berita daring atau online.

Sebanyak 16 persen responden menganggap berita online kerap menyajikan hoaks. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2020, yakni 10,7 persen.

Berita online menempati peringkat kedua di bawah Facebook sebagai media yang kerap menyajikan hoaks.

Menanggapi survei tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengatakan, banyaknya laman atau web memungkinkan munculnya berita online yang menyajikan hoaks.

Sebab, tidak semua media online terverifikasi oleh Dewan Pers. Di samping itu, juga terdapat media online yang tidak mengindahkan kaidah jurnalistik.

“Jadi tidak terlalu mengejutkan memang, karena kan salah satu fenomena yang muncul setelah era digital ini memang banyak sekali situs-situs berita yang sebetulnya tidak mengindahkan pedoman media siber, tidak mengikuti kode etik dan itu semua telah menjadi konsen kita sejak lama,” kata Wahyu kepada Kompas.com Minggu (5/2/2023). 

Baca juga: Kesadaran soal Pelindungan Data Pribadi Perlu Ditingkatkan

Menurut Wahyu, riset tersebut semakin lengkap ketika dikerucutkan pada media online seperti apa kerap menyajikan berita hoaks.

Ia menuturkan, pengklasifikasian media online akan membantu untuk mencari solusi agar hoaks dalam bentuk berita bisa ditekan.

“Kalau menyebut media online itu mencakup terminologi yang luas sekali. Mencakup media yang benar dan tidak benar, termasuk media abal-abal," kata Wahyu.

"Jadi kalau mau, dikerucutkan saja media online seperti apa yang menyebar hoaks. Apakah yang terverifikasi di Dewan Pers, yang tergabung dalam asosiasi atau media online yang tidak masuk asosiasi dan tidak terverifikasi Dewan Pers,” ujarnya.

Wahyu berpandangan, untuk menekan hoaks, media atau publisher perlu menyaring dan memberi penegasan terkait informasi yang dibagikan.

Ia menekankan perlunya peningkatan kualitas berita, supaya konten yang disajikan tidak manipulatif ataupun clickbait. Ia menilai saat ini praktik demikian sudah semakin berkurang. 

Wahyu berharap media online bisa menyajikan berita berkualitas. Kualitas berita yang baik juga menyehatkan segi bisnis. Sebab, konten dan bisnis merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam industri media.

“Kita harus melakukan seleksi internal juga di semua stakeholder pers digital supaya publik bisa membedakan dan tidak digeneralisasi bahwa semua media online itu penyebar hoaks," kata Wahyu. 

Baca juga: Penyebaran Hoaks dan Rendahnya Kemampuan Identifikasi Informasi