Jadi Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna Fokus Kelola Organisasi

KOMPAS.com - Agung Firman Sampurna yang merupakan Ketua Umum PBSI terpilih periode 2020-2024 mengatakan bakalfokus pada tata kelola organisasi.

Agung Firman Sampurna terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional PBSI ke-23 yang berlangsung di Hotel JHL, Serpong, Jumat (6/11/2020).

Pria yang juga dikenal sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia itu mengaku tak akan terlibat mengelola aspek selain organisasi PBSI. 

"Secara terbuka saya sampaikan dalam kepengurusan saya, posisi ketua umum dan sekretaris jenderal akan fokus mengurus aspek-aspek terkait pengelolaan organsiasi," kata Agung dalam Konferensi Pers Munas PBSI, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: 5 Turnamen Bulu Tangkis yang Diprioritaskan PBSI pada Tahun 2021

Pernyataan Agung itu senada dengan visi yang diusung pria kelahiran 1971 tersebut. Dalam visinya, Agung menyebut bahwa suatu organisasi yang baik itu tak lepas dari tata kelola yang terstruktur.

"Organisasi akan menjadi bagus jika dikelola dengan baik, ada trust building di dalamnya dan untuk itu kita perlu transparan dan akuntabilitas," kata Agung.

"Visi yang saya kembangkan di sini adalah terwujudnya tata kelola terbaik yang mendukung pelatihan dan kompetisi, meningkatkan minat, serta memberikan kesempatan tampilnya bakat-bakat baru yang secara berkesinambungan menghasilkan atlet-atlet berprestasi."

"Jadi, kita membangun sistem sehingga bakat terbaik di Indonesia ini bisa bergabung dengan PBSI. Kemudian, membangun kolaborasi partisipatif dalam menciptakan sport entertainment industry."

"Itu bagian penting misi PBSI ke depannya. Bukan hanya untuk mencapai puncak prestasi, tetapi juga membuat bulu tangkis menjadi olahraga rakyat Indonesia."

"Ketika saya berbicara rakyat Indonesia, itu berarti pengembangan orgnasisasi dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Baca juga: Batal Ikut Turnamen Eropa, Pebulu Tangkis Indonesia Disiapkan Turun di Seri Asia

Lebih lanjut, Agung nantinya akan membentuk manajemen eksekutif untuk mengelola keuangan PBSI.

"Ketua umum dan sekretaris jenderal dibebastugaskan sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan hanya fokus pada kebijakan," ucap Agung.

"Soal kepengurusan, pembuatan peraturan organisasi yang dibutuhkan, serta kebijakan strategis nanti akan disusun bersama dan diputuskan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal PBSI."

"Akan tetapi, dalam konteks masalah pelatihan, rekrutmen, dan pembinaan atlet termasuk pengembangan klub yang di dalamnya ada aspek-aspek pengelolaan keuangan, akan dibentuk manajemen eksekutif."