Sindir Politisasi Bansos, Anies: Bukan Memberikan Bansos untuk Kepentingan yang Memberi

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan melayangkan sindiran politisasi bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sindiran tersebut dilontarkan saat memaparkan visi dan misi dalam debat capres terakhir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/5/2024) malam.

Anies mengatakan, pihaknya ingin mencapai sejumlah perubahan, termasuk keluarga sejahtera karena upah yang layak.

Menurut Anies, jika membutuhkan bantuan, maka masyarakat akan diberikan bansos sesuai kebutuhannya.

"Bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, Bansos Plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi tapi untuk kepentingan yang diberi," kata Anies.

Ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta pun menuai tepuk tangan dari sejumlah audiens yang menghadiri debat capres terakhir.

Baca juga: Jadwal Debat Kelima Pilpres 2024 Malam Ini dan Link Live Streamingnya

Anies melanjutkan, warga negara yang bangga dengan negaranya karena menjaga budaya dan etikanya, menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan.

Rasa keadilan dan persatuan tersebut, menurut Anies, tidak mungkin terjadi ketimpangan.

"Persatuan membutuhkan rasa keadilan karena itu misi kami tegas, mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, sejahtera, berbudaya, dan bersatu," ujarnya.

"Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wanoro kosong bakal nggayuh mulyo, siapa pun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan," ujarnya.

Namun, tambahnya, hal tersebut hanya berlaku jika kesempatannya ada. Jika tidak ada kesempatan, maka hanya ada rasa frustrasi.

"Ini komitmen kami fokus pada pembangunan manusia Indonesia menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan, dengan seperti itu kita ada persatuan perubahan saatnya kita kerjakan," tuturnya.

Baca juga: 4 Bansos yang Cair Februari 2024, Ada BLT Rp 600.000 dan Beras 10 Kg

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Selasa (30/1/2024), pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membagikan bansos kepada masyarakat pada awal 2024.

Bahkan, jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (pilpres) 2024, pemerintah juga mengumumkan bansos baru.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan Jokowi telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.

"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa.

APBN 2024 pun sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024.

Sri Mulyani menyampaikan, dalam perumusan APBN tersebut, pemerintah sudah melibatkan pihak legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah menjadi UU dia menjadi instrumen negara bersama," tuturnya.

Baca juga: Pemkot di Korea Selatan Ini Beri Bansos Rp 1,2 M untuk Bayi Baru Lahir