Tren dan Risiko Demokrasi-Oligarkis

Jenis oligarki itu pertamakali diterapkan bangsa Sparta. Athena, saingan Sparta, menerapkan demokrasi pra-Masehi. Oligarki tidak hanya berdasar harta dan jumlah, tetapi juga ideologi politik, filosofi keadilan, nilai dan prestasi.

Baca juga: Pilpres, Harta Bakal Capres, dan Isu Oligarki

Demokrasi percaya kesetaraan warga negara (polis) dalam hal hak dan kewajiban; sedangkan oligarki berdasar hak-hak istimewa (privilese). Begitu pesan Aristoteles (Jeremy S. Neill, 2017).

Karena itu, Aristoteles melihat bahwa demokrasi dan oligarkhi tidak hanya berbeda filosofi, ideologi, tetapi juga konstitusi, institusi, dan rezimnya.

Kini awal abad 21, apakah sistem pajak, ‘property rights’, atau ‘reent-seeking’ dalam ekonomi-politik di AS adalah model simbiosa demokrasi-oligarki?

Hasil riset dan kajian Jeremy S. Neill dalam Aristotle and American Oligarchy: A Study in Political Influence (2017) menyebut, kekuasaan-pengaruh pelobi, kelompok elite, kampanye (political marketing), dan korporasi swasta, berisiko merapuhkan hak-hak, kewajiban, dan kepentingan umum (republic). Kira-kira ini pula risiko tren demokrasi oligarki AS kini.

Tren Demokrasi-Oligarkis

Kapan sistem demokrasi-oligarki lahir dan beroperasi di AS? Dalam edisi The New York Times 19 Juli tahun 1998, Bob Herbert menulis ‘plutokrasi’ AS jelang akhir abad 20 yakni elite ‘The Donor Class’.

Kelompok elite ini tidak lain dari para donor papan atas dalam Pemilu AS. Mereka berasal dari keluarga-keluarga kaya (N Confessore et al., 2016).

Para elite kaya ini dilukiskan sebagai “a tiny group—just one-quarter of 1 percent of the population—and it is not representative of the rest of the nation. But its money buys plenty of access”. Segelintir keluarga kaya-raya sekitar ¼ dari satu persen total warga AS; tidak juga dapat mewakili seluruh bangsa AS, tapi duitnya dapat membeli segudang akses. Begitu tulis Herbert (1998).

Awal abad 21, demokrasi AS makin oligarkis. Elite kaya satu persen dari warga AS tahun 2007, misalnya, menguasi total pendapatan skala terbesar sejak tahun 1928. Begitu data rilis dari Center on Budget and Policy Priorities (2011).

Tahun 2010, sebanyak 400 orang kaya di AS memiliki harta lebih dari harta milik separuh warga AS (M Moore, 2011; Pepitone, 2010).

Ukraina memiliki jejak kisah demokrasi-oligarki hampir mirip dengan AS, yakni sejak tahun 1991, sekitar 35 oligarki (elite kaya) mengendalikan ekonomi politik Ukraina (Chernenko, 2018). S?awomir Matuszak (2012:5) menyebut demokrasi-oligarki Ukraina terbentuk dari jaringan saling-menguntungkan antara politisi dan oligarki (pengusaha, pengusaha-politisi, dan para pejabat negara).

Oligarki tidak menyuarakan kepentingan partai politik dan hak-hak umum, tetapi kepentingan grupnya.

“If the political configuration changes, the oligarchs usually have no problems finding common ground with the new government,”tulis Matuszak (2012:5). Karena itu, akhir September 2021, Pemerintah Ukraina merilis UU Nomor 1780-?? (Anti-Oligarch Act) yang terutama melindung kepentingan nasional dan membatasi pengaruh oligarki terhadap demokrasi, khusunya media massa dan partai politik.

Selain itu, de-oligarkisasi di Ukraina juga langsung di bawah komando Presiden Ukraina Zelensky. Misalnya, Presiden Zelensky membentuk lembaga khusus di Kementerian Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional guna mengidentifikasi oligarki individu melalui aset (jenis dan nilai) milik dan uji pengaruh politik, mendaftarkan satu elite dalam daftar resmi oligarki, dan membatasi pengaruh oligarki terhadap masyarakat, kelompok politik, dan pemerintah (Mykhailo Minakov, 2023).

Baca juga: Investor Politik Jelmaan Oligarki

Tahun 2021, Pemerintah Ukraina menasionalisasi saham oligarki pada perusahaan industri skala besar. Presiden Zelensky mencabut kewarganegaraan Ukraina bagi beberapa oligarki. Program de-oligarkisasi Ukrainia pun disebut-sebut sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi standar atau indikator demokrasi Uni Eropa dan rule of law. Sehingga Ukraina juga dapat menjadi anggota Uni Eropa (Mykhailo Minakov, 2023).