Deretan Kontroversi Elon Musk Selama Kuasai Twitter, Pernah Pecat CEO dan PHK Karyawan

"Apakah sulit membiarkan begitu banyak orang pergi?" tanya jurnalis BBC, James Clayton.

"Itu salah satu hal tersulit, tentu saja," jawab Musk.

Baca juga: Penyebab Twitter Eror, Elon Musk: Kami Menerapkan Batasan Twit

3. Akun centang biru harus bayar

Kontroversi lain yang timbul adalah ketika Musk mewajibkan akun centang biru untuk membayar.

Jika tidak, akun yang awalnya berstatus verifikasi akan kehilangan centang birunya. Padahal sebelumnya, tanda ini tidak berbayar dan diberikan Twitter untuk memverifikasi pengguna.

Dilansir dari BBC, Musk mewajibkan akun yang ingin memiliki centang biru untuk membayar 8 dollar AS atau sekitar Rp 120.000.

Kebijakan tersebut kemudian dihujani kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Nu Wexler, mantan Kepala Komunikasi Kebijakan Global Twitter.

Pasalnya, dengan sistem centang biru berbayar, hal ini akan mempersulit pengguna untuk mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya.

"Dengan disinformasi sebagai masalah yang dihadapi banyak platform, verifikasi adalah salah satu cara yang digunakan jurnalis, peneliti akademik, dan beberapa pengguna untuk menyaring disinformasi atau informasi berkualitas rendah," kata Wexler.

"Jika Anda menawarkan cek biru untuk disewakan, akan lebih sulit untuk menyaring disinformasi dan menemukan informasi berkualitas tinggi," sambungnya.

Baca juga: Merasa Kecanduan Medsos, Chris Evans Nonaktifkan Akun Twitter dan Instagram

4. Kembalikan akun Donald Trump

Presiden ke-45 AS Donald Trump selama dua tahun dikucilkan dari Twitter lantaran ia disebut melakukan banyak pelanggaran di platform ini.

Terlebih, suami Melania Trump tersebut beberapa kali melontarkan cuitan bernada hasutan kepada pendukungnya untuk melakukan kekerasan, terutama ketika ia menentang hasil pemilihan presiden AS.

Namun, keputusan Twitter untuk menutup akun Trump secara permanen dibatalkan oleh Musk.

Dilansir dari Al Jazeera, Musk memutuskan untuk mengembalikan akun Trump pada Sabtu (19/11/2022).

Keputusan itu diambil bukan tanpa dasar karena sebelumnya telah dilakukan jajak pendapat soal pengaktifan kembali akun Trump.

Lebih dari 15 juta orang terlibat dalam jajak pendapat tersebut yang hasilnya 51,8 persen pemberi suara setuju akun Trump harus diaktifkan kembali.