6 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Sepanjang Juni 2023

Pemprov yang memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor selanjutnya yakni Lampung, sejak 3 April 2023 hingga 30 September 2023.

Melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keringanan PKB dan BBNKB Tahun 2023, terdapat beberapa syarat untuk mendapatkan keringanan ini, antara lain:

• Kendaraan harus bernomor polisi daerah Provinsi Lampung atau BE
• Keringanan pokok tunggakan hanya diberikan kepada kendaraan bermotor yang menunggak PKB minimal tiga tahun
• Kendaraan bermotor yang pajaknya mati selama 1-2 tahun, tetap membayar pokok tunggakan dan tahun berjalan.
• Penunggak pajak yang mengikuti pemutihan akan mendapatkan pengurangan pokok tunggakan sebesar 50-70 persen.

Baca juga: Ramai soal THR Kena Potong Pajak, Kemnaker Buka Suara

Kendati demikian, besaran pengurangan tunggakan tersebut akan disesuaikan dengan klasifikasi jenis dan kapasitas mesin kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukan hanya itu, Pemprov Lampung juga mengadakan program pembebasan BBNKB dengan syarat:

• Kendaraan bermotor bernomor polisi BE yang melakukan BBNKB kedua dan seterusnya
• Pembebasan BBNKB berlaku kecuali bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk dan ganti mesin.

Baca juga: Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Setelah Dikenai Pajak

4. Kalimantan Barat

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (2/5/2023), Pemprov Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 turut mengadakan pemutihan pajak kendaraan pada Juni 2023.

Program pemutihan pajak kendaraan ini dibuka sejak 1 Februari 2023 dan akan berakhir pada 31 Juli 2023.

Melalui program ini, pemerintah provinsi memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak, berupa:

• Pembebasan denda PKB
• Pembebasan denda BBNKB II
• Gratis BBNKB II
• Diskon 25 persen untuk tunggakan pajak tahun keempat
• Diskon 40 persen untuk tunggakan pajak tahun kelima atau lebih.

Baca juga: Penetapan Pajak dan Harga Baru Barang Impor Disorot Warganet, Ini Penjelasan Ditjen Bea Cukai

5. Sumatera Selatan

Sumatera Selatan menjadi provinsi selanjutnya yang masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan.

Melalui Bapenda, Pemprov mengadakan pemutihan pajak kendaraan terhitung 1 April 2023 hingga 31 Desember 2023.

Program pemutihan pajak tersebut, meliputi:

• PKB dan BBNKB II, bebas denda dan bunga pajak
• Tunggakan PKB selama dua tahun ke atas hanya membayar satu tahun pokok tunggakan PKB ditambah satu tahun pokok PKB tahun berjalan
• Pengurangan BBNKB II sebesar 50 persen termasuk mutasi masuk dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan
• Penghapusan pajak kendaraan bermotor di atas air 5 GT sampai 7 GT
• Pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai berupa pembebasan PKB dan BBNKB sebesar 0 persen.

Selain itu, dalam rangka penerapan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penghapusan registrasi dan identifikasi selama dua tahun masa berlaku STNK juga akan dilakukan penghapusan dalam registrasi kendaraan bermotor.

Baca juga: Benarkah THR Dikenakan Pajak? Ini Penjelasan Kemnaker

6. Sumatera Utara

Pemprov Sumatera Utara melalui Bapenda juga mengadakan program pemutihan pajak sejak 29 Mei 2023 hingga 30 September 2023.

Kebijakan pemutihan pajak ini senada dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/340/KPTS/2023.

Adapun beberapa insentif yang ditawarkan, yakni:

• Bebas denda PKB dan BBNKB II
• Bebas pokok BBNKB II
• Bebas pajak progresif
• Bebas pokok tunggakan PKB tahun III
• Bebas denda SWDKLLJ untuk satu tahun yang lewat.

Baca juga: Meneladani Mr Clean Marie Muhammad, Mantan Menkeu dan Dirjen Pajak yang Lurus di Era Lumbung Korupsi

(Sumber: Kompas.com/Diva Lufiana Putri, Achmad Faizal | Editor: Sari Hardiyanto, Inten Esti Pratiwi, Farid Assifa)