Kontroversi Penggunaan Robot Pengacara di Pengadilan

Dengan pengembangan algoritma dan model statistik, platform digital ini dapat menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit, mengandalkan pola serta inferensi sebagai gantinya.

Aplikasi berbasis algoritma machine learning, digunakan untuk memproses data historikal dalam jumlah besar dengan mengidentifikasi pola data.

"Robot pengacara" di pengadilan

Berbeda dengan pemanfaatan chatbot untuk para pengacara di kantor hukum yang relatif tanpa kontroversi, pemanfaatan chatbot di pengadilan akhir-akhir ini menjadi isu panas di Amerika Serikat.

Hal ini terjadi setelah Joshua Browder menciptakan chatbot berupa “Robot Pengacara” yang bisa berperan sebagai "kuasa hukum" di pengadilan.

Dilansir dari The San Francisco Standard, 25 Januari 2023, dengan tajuk laporan ‘Robot Lawyer’ Yanked From Courtroom After Legal Outcry, bahwa Joshua Browder, CEO startup DoNotPay, menawarkan untuk memberi 1 juta dollar AS kepada pengacara mana pun yang bersedia memasang sepasang AirPods dan memperdebatkan kasus di depan Mahkamah Agung dengan mengulangi persis apa yang disampaikan oleh “robo-lawyer”.

Joshua, CEO startup DoNotPay yang berbasis di New York, menciptakan cara bagi orang-orang berargumen di pengadilan yang dihasilkan melalui AI.

Perusahaannya didirikan pada 2015. DoNotPay telah mengumpulkan 28 juta dollar AS, termasuk pendanaan dari perusahaan modal ventura terkemuka, Andreessen Horowitz.

Bagaimana cara kerja Robot Pengacara itu di pengadilan? Dijelaskan bahwa orang yang berperkara dalam kasus tilang lalu lintas akan memakai kacamata pintar yang merekam proses pengadilan.

Platform akan mendiktekan tanggapan ke telinga terdakwa melalui speaker kecil.

Sistem mengandalkan beberapa generator teks AI terkemuka, termasuk ChatGPT dan DaVinci. Melalui model aplikasi seperti ini, maka terdakwa bisa menyampaikan apa yang dia dengar kepada hakim di pengadilan.

Terkait keabsahan dan kebolehan penggunaan robot pengacara secara hukum, dalam sebuah pernyataan, Pimpinan Pengadilan Negara Bagian California, George Cardona, menolak mengomentari penyelidikan terhadap DoNotPay, tetapi mengatakan bahwa organisasi, memiliki kewajiban untuk menyelidiki kemungkinan praktik hukum yang tidak sah.

"Kami secara teratur memberi tahu calon pelanggar bahwa mereka dapat menghadapi tuntutan di pengadilan perdata atau pidana, yang sepenuhnya tergantung pada penegakan hukum," kata Cardona dalam sebuah pernyataan.

Dilansir dari WUSF Public Media, 25 Januari 2023, dalam laporan berjudul A robot was scheduled to argue in court, then came the jail threats, Leah Wilson, Direktur Eksekutif State Bar of California mengatakan, bahwa baru-baru ini telah terjadi lonjakan dalam kuasa hukum berbasis teknologi untuk memenuhi ketiadaan nasihat hukum yang terjangkau.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana layanan ini harus diatur.

Penggunaan AI DoNotPay di pengadilan juga diprediksi memiliki hasil yang beragam, termasuk risiko atas hasil yang buruk dan tidak akurat.