KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa (11/1/2023), rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PPLE).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, tujuan penerapan ERP adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.
"Itu kan udah berjalan lama, sebelum saya mungkin sudah ada koordinasi. Itu kan tujuannya untuk bagaimana pengaturan volume kendaraan bisa diatur jam operasionalnya," kata Latif di Jakarta, Selasa.
Lantas, apa itu ERP?
Baca juga: Penerapan ERP di DKI Ingin Tiru Singapura, untuk Atasi Kemacetan
Dilansir dari UMY, ERP adalah penerapan jalan berbayar berbasis elektronik.
ERP bertujuan mengurai kemacetan dan tarifnya berbeda-beda sesuai kondisi kemacetan suatu jalan.
Sistem ERP menggunakan monitor electronic dan on-board unit pada kendaraan, sehingga dapat mendeteksi kendaraan yang memasuki daerah-daerah ERP.
Sesuai namanya, jika melewati daerah ERP pada waktu tertentu, kendaraan pribadi dapat dikenakan biaya.
Dengan demikian, pengguna kendaraan pribadi memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan perjalanan dengan membayar tarif atau mencari jalur lain.
Selain itu, masyarakat juga bisa memilih menggunakan moda transportasi lain yang diizinkan melintasi area tersebut, seperti angkutan umum.
Adapun menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ERP adalah metode pengendalian lalu lintas untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai pada suatu titik di mana permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampaui kapasitas jalan.
Sistem ini diterapkan di jalan raya perkotaan, dengan tujuan mengatasi kemacetan melalui pembatasan kendaraan.
Karakteristik ERP atau sistem jalan berbayar ini masuk dalam ranah penegakan hukum atau law enforcement, sehingga perlu ditunjang teknologi yang andal.
Baca juga: Keunggulan Sistem ERP Dibandingkan Ganjil-Genap
Dikutip dari laman Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ERP adalah suatu metode pengendalian lalu lintas dengan berbagai tujuan dan manfaat.
Selain mengurai kemacetan, sistem ini juga bertujuan untuk:
Beragam manfaat dari penerapan ERP atau jalan berbayar ini, antara lain:
Baca juga: Daftar 25 Jalan di Jakarta yang Direncanakan Jadi Jalan Berbayar Beserta Kisaran Tarifnya
Tercantum dalam Raperda, seperti dilansir Kompas.com, Selasa, ERP diberlakukan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB.
Dinas Perhubungan DKI telah mengusulkan tarif melintasi jalan berbayar atau ERP, yakni mulai Rp 5.000 sampai Rp 19.000.
Adapun bagi pelanggar, akan dikenakan denda sebanyak 10 kali lipat dari tarif normal. Denda dari pelanggar ini selanjutnya akan masuk ke rekening kas daerah.
Berikut isi lengkap Pasal 16 Raperda PPLE:
(1) Setiap Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melanggar ketentuan pembayaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.
(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas daerah dan/atau Penyelenggara Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
Baca juga: Belum Berlaku, Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta Masih Berupa Usulan
Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, ada 25 jalan yang kemungkinan akan diberlakukan sistem berbayar. Berikut rinciannya: