Salah Tangkap oleh Aparat, Apakah Bisa Dituntut Balik?

"Sesuai pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP keluarga atau PH bisa mempraperadilkan," terangnya kepada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan:

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan," tulis bunyi pasal itu.

Adapun pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP.

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.