Kompolnas: Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Anggotanya

Sejarah Kompolnas

Dilansir dari laman resmi, Kompolnas adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.

Lembaga ini dibentuk pada masa Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

Tugas utama Kompolnas adalah untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri.

Kompolnas juga memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan Kapolri.

Adapun sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fungsi dan Tugas Kompolnas

Fungsi Kompolnas tertuang dalam Pasal 3 Perpres Nomor 17 Tahun 2011, yakni:

• Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.
• Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, tugas Kompolnas diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 17 Tahun 2011, antara lain:

• Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri.
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas memiliki beberapa wewenang yang tercantum dalam Pasal 7 Perpres Nomor 17 Tahun 2011.

Wewenang Kompolnas tersebut antara lain:

• Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana Polri.
• Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.
• Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Menerima keluhan masyarakat

Sebagai pengawas eksternal, Kompolnas menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Dilansir dari laman Kompolnas, keluhan dapat berupa pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru.

Adapun, keluhan masyarakat dapat disampaikan melalui jalur media komunikasi elektronik, yakni di laman www.kompolnas.go.id/hubungi.