Puput pernah mencatatkan rekor sebagai bupati termuda karena terpilih di usia 30 tahun pada tahun 2013. Saat ini Puput adalah bupati dua periode.
Puput ditangkap Tim KPK bersama suaminya Hasan Aminuddin (56) yang adalah Wakil Ketua Komisi IV (Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kelautan) DPR dari Fraksi Partai Nasdem.
Hasan adalah bekas Bupati Probolinggo dua periode (2003-2013) sebelum digantikan Puput, isterinya. Sebelum jadi Bupati Probolinggo, Hasan menjadi anggota DPRD Probolinggo (1999-2003).
Di Partai Nasdem, Hasan adalah Ketua DPP Bidang Agama dan Masyarakat Adat. Hasan terjun ke politik pasca-Reformasi 1998.
Sebelum ditangkap Tim KPK, pasangan Hasan dan Puput menyiapkan Zulmi Noor Hasani untuk menggantikan Puput di Pilkada 2024.
Zulmi yang menjabat sebagai Direktur Hasan Foudation adalah anak Hasan dari isteri pertama. Setahun terakhir, foto Zulmi banyak terpampang di Probolinggo sebagai langkah persiapan melanjutkan dinasti politik ini.
Tim KPK turun ke Probolinggo karena mendapati laporan masyarakat pada Minggu (29/8/2021) terkait dugaan suap Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Kepala Desa Karangren Sumarto kepada Hasan.
Saat ditangkap, didapati proposal usulan nama-nama ASN Probolinggo yang membutuhkan paraf dari Hasan untuk posisi kepala desa di beberapa wilayah dan uang Rp 240 juta dari 12 orang.
Di tempat terpisah, Tim KPK menangkap Camat Paiton Muhamad Ridwan dengan barang bukti Rp 112,5 juta.
Sejumlah Camat terlibat karena diperintah Hasan. Camat menjadi pengusul nama ASN, koordinator kepala desa, dan perantara pemberi suap ke Puput melalui Hasan yang ditandai dengan pemberian paraf pada nota dinas.
Untuk mendapatkan paraf Hasan sebagai representasi Puput yang akan memuluskan jabatan, tiap-tiap kepala desa terpilih wajib menyetor Rp 20 juta dan upeti penyewaan tanah kas desa Rp 5 juta per hektar.
Puput, Hasan, Doddy, Sumarto, dan Ridwan saat ini ditahan di tempat terpisah di Jakarta dengan status tersangka usai OTT, Senin (30/8/2012).
Sementara 17 ASN pemberi suap ditahan di tempat terpisah di Jakarta setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (4/9/2021).
Pengusulan ASN menjadi penjabat kepala desa yang menjadi transaksi jual beli jabatan di Probolinggo ini berawal dari diundurnya Pilkada serentak pada 27 Desember 2021.
Karena mundurnya jadwal, ada 252 kepala desa dari 24 kecamatan yang selesai masa jabatannya pada 9 September 2021.
Untuk mengisi kekosongan ini, Camat mengusulkan nama penjabat kepala desa dari ASN. Pengusulan oleh Camat akan mulus jika mendapatkan paraf Hasan di nota dinas sebagai representasi Bupati Probolinggo.
Jual beli jabatan terjadi karena celah ini dan terungkap setelah OTT Tim KPK berdasarkan laporan masyarakat.
Keluarga Hasan, sudah 4 periode berkuasa di Probolinggo dan hendak melanjutkan periode berikutnya lewat anaknya, Zulmi Noor Hasani.
Banyak reaksi dan respons atas kejahatan yang terungkap ini. Sekitar 30 warga Probolinggo serentak mengunduli rambutnya sebagai ungkapan syukur dan berakhirnya kejahatan keluarga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat selama empat periode dan paham betul dengan apa yang terjadi di Probolinggo merespons di akun media sosialnya.
Ada kenaikan dari Rp 959 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 1,857 triliun pada tahun 2021.