Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2021, 18:15 WIB
Rosy Dewi Arianti Saptoyo,
Rendika Ferri Kurniawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Masyarakat ramai memperbincangkan kebocoran nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

Melalui NIK yang bocor tersebut, beredar sertifikat vaksin milik orang nomor satu di Indonesia itu.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh meminta, masyarakat tidak melakukan hal itu.

Menurut Zudan, ketentuan pidana tersebut diatur dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 94 UU Adminduk tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000.

"Ini bukan (soal) kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," ujar Zudan seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (2/9/2021).

Di tengah ramainya kebocoran data NIK semacam ini, penting untuk kita mengingat kembali bahaya kebocoran data. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.

Maka dari itu, simak 4 tips menjaga data NIK tetap aman berikut:

Baca juga: Tanggapan Menkominfo soal Dugaan Bocornya Sertifikat Vaksin dan NIK Jokowi

1. Jangan sembarangan memberikan NIK

Mengutip laman Kominfo, 29 Juni 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, jika ada yang menggunakan data tanpa konsen pemilik data, maka itu adalah tindakan ilegal. Penyalahgunaan data tersebut merupakan subjek pada tindakan pidana dan denda.

"Jadi jaga NIK itu pasti, jangan terlalu mudah memberikan data NIK dengan kita tahu betul apa tujuannya," tandas dia.

Ia menyarankan agar masyarakat melindungi data pribadi dengan selektif dalam memberikan NIK serta mengganti kata sandi pada akun-akun media elektronik secara berkala.

"Jadi dua hal itu, hati-hati memberikan akses terhadap NIK kita, harus jelas tujuannya dan harus jelas kepada siapa itu diberikan, yang kedua pemilik data harus sering mengganti password," kata dia.

Masyarakat juga perlu hati-hati ketika meminjamkan KTP, terutama saat meminjamkan KTP untuk difotokopi.

2. Pastikan pengguna memberikan data kepada pihak yang tepat

Saat pengguna mulai mengakses aplikasi online baik fintech, e-commerce, maupun media sosial, para pengguna harus memastikan data pribadi apa yang dicantumkan dalam aplikasi tersebut. Apakah membahayakan atau tidak.

Vice President Infrastruktur dan technical Support Blibli.com Ongkowijoyo mengatakan bahwa para pengguna perlu memahami data-data pribadi apa yang sebenarnya apabila disebarkan akan membahayakan dirinya.

Vice President Infrastruktur dan technical Support Blibli.com, Ongkowijoyo mengatakan bahwa para pengguna perlu memahami data-data pribadi apa yang sebenarnya apabila disebarkan akan membahayakan dirinya.

"Apabila anda melakukan transaksi pinjaman online atau e-commerce dengan pembayaran melalui kartu kredit pasti yang diminta adalah informasi kartu kredit, pasti soal itu, bukan soal pinnya," tutur dia, seperti diberitakan KompasTekno, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Gagal Lolos Prakerja karena NIK Terdaftar Bantuan? Cek Di Sini

3. Hati-hati saat instal aplikasi

Kita juga sebaiknya tidak sembarangan membagikan data KTP saat menginstal aplikasi atau mengikuti layanan tertentu di internet.

Saat akan memasang internet yang diharuskan menyerahkan KTP, maka pastikan layanan tersebut bisa dipercaya.

Melansir Kompas.com, 27 April 2021, pengamat teknologi informasi (TI) Ruby Alamsyah mengatakan, penyedia pinjol ilegal sudah marak di Tanah Air sejak beberapa tahun terakhir.

Ruby mengatakan pinjol ilegal mencuri data pribadi dengan cara menanamkan fitur-fitur semacam spyware pada aplikasi yang dipasang oleh pengguna di perangkatnya.

Ruby menyebutkan, fitur-fitur mirip spyware itu antara lain muncul dalam bentuk permintaan izin akses SMS, WhatsApp, lokasi dan juga kamera smartphone.

Selain pencurian data yang dilakukan pinjol ilegal, masyarakat juga diresahkan dengan jasa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) fiktif.

Ada dugaan bahwa data yang dibutuhkan untuk pembuatan KTP itu diperoleh dengan cara mencuri data-data pribadi penguna smartphone.

Baca juga: Fakta-fakta Menarik Soal Bunga Mawar

4.Hindari mengunggah foto dokumen atau identitas pribadi

Foto KTP sejatinya bisa menjadi sasaran empuk bagi para orang yang tidak bertangung jawab, apalagi dokumen-dokumen pribadi.

Oleh karena itu, hindari mengunggah gambar yang berkaitan dengan informasi pribadi di ranah maya.

Jika sebuah aplikasi meminta foto identitas, pastikan aplikasi tersebut memang terpercaya dan berguna bagi.

Kendati demikian, kebocoran data NIK bisa juga terjadi karena kelalaian pihak ketiga.

Diberitakan sebelumnya, NIK Presiden Joko Widodo di dunia maya ditampilkan secara lengkap sebanyak 16 digit angka dan informasi pribadi Jokowi secara rinci.

Adapun informasi tersebut berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019, tepatnya pada alamat https://infopemilu2.kpu.go.id/pilpres/calon/jokowi .

Saat diakses, laman tersebut masih bisa dibuka dan biodata Jokowi masih tertulis secara lengkap.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, selain NIK, data pribadi yang diunggah pada laman KPU tersebut terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan dan publikasi yang pernah dilakukan.

(Sumber: KOMPAS.com/Dian Erika Nugraheny, Putri Zakia Salsabila, Jawahir Gustav Rizal, Bill Clinten | Editor : Bayu Galih, Yudha Pratomo, Rendika Ferri Kurniawan, Reska K. Nistanto)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Terkini Lainnya

Melihat Ritual dan Tradisi Pernikahan di India...

Melihat Ritual dan Tradisi Pernikahan di India...

Tren
Kereta Api atau Ambulans, Mana yang Lebih Diprioritaskan untuk Melintas Lebih Dulu?

Kereta Api atau Ambulans, Mana yang Lebih Diprioritaskan untuk Melintas Lebih Dulu?

Tren
Merunut Awal Mula Suara PSI yang Tiba-tiba Naik Drastis...

Merunut Awal Mula Suara PSI yang Tiba-tiba Naik Drastis...

Tren
Perolehan Suara Partai Pileg DPR RI 2024 Berdasarkan Hasil Real Count KPU, Data 65,87 Persen

Perolehan Suara Partai Pileg DPR RI 2024 Berdasarkan Hasil Real Count KPU, Data 65,87 Persen

Tren
UPDATE: Perolehan Suara Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 dari Hasil Real Count KPU, Data 78,09 Persen

UPDATE: Perolehan Suara Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 dari Hasil Real Count KPU, Data 78,09 Persen

Tren
Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Maret 2024

Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Maret 2024

Tren
Meski Jadi Provinsi dengan Keluarga Paling Bahagia di Indonesia, Angka Stunting di Aceh Masih Tinggi

Meski Jadi Provinsi dengan Keluarga Paling Bahagia di Indonesia, Angka Stunting di Aceh Masih Tinggi

Tren
Ilmuwan Temukan Gunung Bawah Laut, Tingginya Tiga Kali Burj Khalifa

Ilmuwan Temukan Gunung Bawah Laut, Tingginya Tiga Kali Burj Khalifa

Tren
Gadis Gowa Diperkosa Anak Pejabat di Mobil Dinas Orangtuanya

Gadis Gowa Diperkosa Anak Pejabat di Mobil Dinas Orangtuanya

Tren
Sosok Mukesh Ambani, Orang Terkaya di Asia yang Gelar Pesta Pranikah Mewah untuk Anaknya

Sosok Mukesh Ambani, Orang Terkaya di Asia yang Gelar Pesta Pranikah Mewah untuk Anaknya

Tren
BPJS Kesehatan Nonaktif Setelah Resign, Apakah Peserta Harus Daftar Lagi?

BPJS Kesehatan Nonaktif Setelah Resign, Apakah Peserta Harus Daftar Lagi?

Tren
Waktu Sarapan dan Makan Malam Terbaik untuk Menghilangkan Lemak Perut, Pukul Berapa?

Waktu Sarapan dan Makan Malam Terbaik untuk Menghilangkan Lemak Perut, Pukul Berapa?

Tren
Pria Ini Habiskan Rp 34 Juta agar Istri Bisa Nonton Taylor Swift

Pria Ini Habiskan Rp 34 Juta agar Istri Bisa Nonton Taylor Swift

Tren
Daftar Negara dengan Tingkat Obesitas Tertinggi Dunia 2024, Ada Indonesia?

Daftar Negara dengan Tingkat Obesitas Tertinggi Dunia 2024, Ada Indonesia?

Tren
Bisakah Iuran BPJS Kesehatan Disetop agar Tunggakan Tidak Bertambah? Berikut Penjelasannya

Bisakah Iuran BPJS Kesehatan Disetop agar Tunggakan Tidak Bertambah? Berikut Penjelasannya

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com