Tanggapan Menkominfo soal Dugaan Bocornya Sertifikat Vaksin dan NIK Jokowi

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi agar ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, data pencatatan vaksinasi tersebut dikelola oleh Kemenkes.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (3/9/2021).

Hal ini disampaikan Menkominfo saat dikonfirmasi tentang beredarnya sertifikat vaksin atas nama Ir Joko Widodo di media sosial.

Data-data pada sertifikat itu juga terlihat jelas. Selain itu, beredar pula KTP Presiden Jokowi dan tangkap layar yang menunjukkan data NIK Presiden.

Menurut Plate, integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) dengan aplikasi PeduliLindungi baru saja dilakukan

Demikian pula dengan migrasi data pencatat vaksinasi melalui aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi.

"Integrasi e-Hac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan," kata dia.

Baca juga: NIK Jokowi Beredar, Menkes: Sekarang Sudah Dirapikan dan Data Para Pejabat Ditutup

Plate mengklaim, data PeduliLindungi yang ada di data center milik Kemenkominfo aman dan tidak ada kebocoran.

Ia meminta agar publik menunggu pernyataan resmi dari Kemenkes.

"Terkait pertanyaan di atas, ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," ujar Plate.

Sebelumnya, di media sosial beredar sertifikat vaksinasi Covid-19 yang mengatasnamakan Presiden Jokowi.

Pada sertifikat itu tercantum informasi vaksinasi dosis kedua. 

Beredarnya sertifikat vaksin itu bermula dari terungkapnya nomor induk kependudukan (NIK) Jokowi ke publik.

Kemudian, data itu digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.