[HOAKS] Jokowi Akan Jual Separuh Wilayah Kalimantan Timur untuk Biaya Pindah Ibu Kota

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo akan menjual separuh wilayah Kalimantan Timur untuk membiayai pemindahan ibu kota.

Informasi yang beredar berupa tangkapan layar judul sebuah artikel yang diunggah di sebuah situs dan kemudian dibagikan di Facebook.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Kompas.com, Rabu (1/9/2021) informasi tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi yang menyebutkan bahwa Jokowi akan menjual separuh wilayah Kalimantan Timur untuk membiayai pemindahan Ibu Kota diunggah oleh akun Facebook ini pada Rabu (1/9/2021).

Akun tersebut membagikan tangkapan layar sebuah artikel berjudul Soal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separo Dari Pulau Kaltim.

Dalam tangkapan layar tersebut, terlihat bahwa artikel itu diunggah di situs petromaz.blogspot.com.

Akun tersebut juga menuliskan narasi sebagai berikut:

"SERASA WARISAN NENEK MOYANG, MAIN JUAL AJA.
PRIBUMI HANYA KEBAGIAN BAYAR UTANG.
KERJA KERAS MENSEJAHTERAKAN RAKYAT RRC!!!"

Berikut tangkapan layar dari unggahan tersebut:

Screenshot Tangkapan layar narasi yang diunggah di Facebook, Rabu (1/9/2021) yang menyebutkan bahwa Jokowi akan menjual separuh tanah di Kalimantan Timur untuk membiayai pemindahan Ibu Kota.

Penelusuran Kompas.com

Untuk memverifikasi informasi tersebut, Kompas.com mencoba mengakses situs petromaz.blogspot.com pada Rabu (1/9/2021).

Namun ketika situs tersebut dibuka tidak terdapat artikel dengan judul Soal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separo Dari Pulau Kaltim.

Situs petromaz.blogspot.com justru berisi konten-konten dengan judul bernuansa pornografi.

Kompas.com kemudian mencoba menelusuri keberadaan artikel tersebut dengan mengetikkan kata kunci "Jokowi jual separuh Kalimantan untuk ibu kota baru" di mesin pencari Bing.

Hasilnya, ditemukan artikel dengan judul mirip, yaitu Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim yang diunggah di situs reportaseindonesia.com pada 4 September 2019.

Screenshot Tangkapan layar artikel berjudul Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim yang diunggah di situs reportaseindonesia.com pada 4 September 2019.

Dalam artikel itu, disebutkan bahwa Jokowi berencana menjual 30.000 hektare lahan negara yang ada di Kalimantan Timur untuk membiayai pemindahan Ibu Kota.

Kompas.com kemudian mengecek kredibilitas reportaseindonesia.com dengan mengecek ke situs Dewan Pers di dewanpers.or.id.

Hasilnya, tidak ditemukan nama reportaseindonesia.com pada database perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers, yang artinya situs tersebut bukan perusahaan pers yang kredibel.

Lahan dijual untuk masyarakat umum

Kompas.com kemudian membandingkan isi artikel yang dimuat di reportaseindonesia.com dengan pemberitaan dari perusahaan pers yang kredibel.

Artikel yang digunakan sebagai pembanding adalah artikel berjudul Jokowi Sebut Masyarakat Bisa Beli Lahan di Ibu Kota Baru, Harganya? yang dimuat di Kompas.com, 3 September 2019.

Diberitakan Kompas.com, 3 September 2019, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan lahan untuk pemukiman masyarakat umum di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

Pemerintah telah menetapkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan, lahan yang disediakan untuk dijual ke masyarakat umum seluas 30.000 hektare dari total lahan yang dipatok untuk ibu kota, yakni 180.000 hektare.

Jokowi sekaligus memastikan, harga jual lahan akan dibuat terjangkau.

"Misalnya kita jual Rp 2 juta per meter saja harganya, kita sudah bisa dapat Rp 600 triliun," ujar Jokowi saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Jakarta, 3 September 2019.

Angka tersebut, lanjut Jokowi, tentu sudah dapat menutupi kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota baru sebesar Rp 466 triliun.

Bahkan, apabila rencana ini terlaksana, sumber pembiayaan melalui APBN boleh jadi tidak diperlukan lagi.

Ia juga memastikan, lahan itu hanya boleh dibeli individu, bukan oleh pengembang.

Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah akan merancang peraturan bahwa lahan yang sudah dibeli, mesti dibangun dalam waktu dua tahun.

Apabila dalam dua tahun, individu tak segera membangunnya, pemerintah melalui badan otoritas sebagai pemegang otoritas di Ibu Kota baru akan menarik sertifikat lahan tersebut.

"Kita ingin membangun ibu kota ini dibiayai rakyat. Ini terobosan yang belum pernah dilakukan negara-negara yang memindahkan ibu kota," ujar Jokowi.

Bukan separuh Kalimantan Timur

Kompas.com kemudian menelusuri informasi mengenai luas wilayah Kalimantan Timur.

Mengutip situs Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di kaltimprov.go.id, disebutkan bahwa luas wilayah Kalimantan Timur adalah 127.267,52 kilometer persegi.

Apabila dikonversikan ke satuan hektare, maka luas wilayah Kalimantan Timur adalah 12.726.752 hektare.

Dengan demikian, maka luas dari separuh wilayah Kalimantan Timur adalah 6.363.376 hektare.

Dalam pemberitaan Kompas.com, 3 September 2019, disebutkan bahwa lahan yang disediakan untuk dijual ke masyarakat umum seluas 30.000 hektare.

Adapun total lahan yang dipatok untuk wilayah ibu kota baru, yakni 180.000 hektare.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Rabu (1/9/2021) dapat disimpulkan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa Jokowi akan menjual separuh wilayah Kalimantan Timur untuk membiayai pemindahan ibu kota adalah tidak benar.

Informasi tersebut diunggah oleh situs yang bukan merupakan perusahaan pers kredibel dengan menggunakan judul yang menyesatkan.

Jokowi memang berencana menjual sebagian tanah negara yang termasuk dalam wilayah ibu kota baru kepada masyarakat umum.

Namun, luas tanah negara di ibu kota baru yang disediakan untuk dijual kepada masyarakat umum adalah 30.000 hektare.

Sedangkan luas dari separuh wilayah Kalimantan Timur adalah 6.363.376 hektare