Sebelumnya, otoritas Malaysia menyampaikan telah mengamankan 12 juta dosis Sinovac, sebagai bagian dari kesepakatan yang akan membuat perusahaan negara Pharmaniaga melakukan proses pengisian dan penyelesaikan vaksin untuk distribusi lokal.
Malaysia menyetujui penggunaan sejumlah vaksin antara lain vaksin AstraZeneca, vaksin CanSino Biologic China, dan vaksin Janssen dari Johnson & Johnson.
Hingga sejauh ini sekitar 26 persen dari 32 juta penduduk Malaysia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.
Baca juga: WHO Kritik Kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar di Indonesia
Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia.
Dalam situs resmi WHO, Lindstrand menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.
"Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem akses dan etika selama pandemi. Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).
Pihaknya menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Menurut Lindstrand, jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.
Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.