Vaksinasi Covid-19 Berbayar Dimulai, Ini Pesan untuk Pemerintah

"Sekiranya pemerintah memang memiliki kemampuan yang terbatas, saya kira ya terbuka saja, transparan. Kita ini negara besar dengan sifat gotong royong dari masyarakat kita. Yang diperlukan adalah keterbukaan dari situasi, baik situasi wabahnya, termasuk kondisi keuangannya," papar Dicky.

"Kalau pun itu (vaksinasi berbayar) sudah diputuskan, ya jangan serta-merta, tiba-tiba dilakukan. Harus ada paparan yang jelas kepada publik, sehingga jelas juga strateginya, siapa tujuannya, kita jadi tidak ujug-ujug," lanjut dia.

Keterbukaan, komunikasi dengan publik, dan persiapan yang matang disebut sebagai kunci keberhasilan tercapainya tujuan utama dari program vaksinasi berbayar seperti diklaim pemerintah yaitu mempercepat tercapainya target vaksinasi dengan bantuan pendanaan dari gotong-royong masyarakat.

Jika hal-hal itu tidak dilakukan, yang terjadi adalah sebaliknya.

"Ketidakterbukaan itu akhirnya melahirkan kesimpangsiuran dan kontraproduktif dengan tujuan itu (vaksinasi berbayar) sendiri. Bila semuanya cukup jelas saya kira ini bukan hal yang tidak mungkin, karena kita kan mau enggak mau, enggak bisa tidak (vaksin). Kita harus hadapi pandemi ini dan kita harus cegah banyaknya korban kesakitan apalagi kematian, dengan bahu membahu," kata Dicky. 

Dicky menyadari, dalam hal penyediaan vaksin bagi masyarakat, ada negara yang bisa memberikan secara gratis sepenuhnya.

Namun, ada pula negara yang bahkan jatah vaksin saja belum menerima. Di sisi lain, ada negara yang mampu memberikan 'hadiah' bagi warganya yang bersedia divaksinasi.

"Misalnya Hong Kong memberikan hadiah (sejenis undian atau doorprize) seperti rumah, ini adalah dalam rangka untuk menggugah masyarakat mau divaksin sehingga mencapai threshold. Di sisi lain juga ada negara yang jangankan mau memberi gratis, vaksinnya saja belum dapat, seperti sebagian negara di Afrika," ujar Dicky.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cara Download Sertifikat Vaksinasi Covid-19