Ini Skenario Terburuk yang Disiapkan Pemerintah jika Kasus Harian Tembus 40.000 Kasus

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skenario jika situasi Covid-19 di Indonesia jatuh ke situasi terburuk.

Dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021) Luhut mengatakan, pemerintah sudah berjaga-jaga apabila angka kasus harian Covid-19 terus melonjak signifikan.

"Angka ini bisa terus naik. Seperti kemarin 29 ribu, bisa saja kita mungkin sampai ke 40 ribu, atau lebih," kata Luhut.

Baca juga: 265 Pasien Covid-19 Meninggal di Luar Faskes, Pemerintah Dinilai Abai

Skenario terburuk

Luhut mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario jika seandainya situasi Covid-19 di Indonesia benar-benar jatuh ke situasi terburuk.

"Oleh karena itu, skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun dari rumah sakit," kata Luhut.

Luhut menyebutkan, persiapan untuk menghadapi situasi terburuk juga dilakukan dengan cara menghubungi negara-negara tetangga untuk minta bantuan.

"Kita juga sudah komunikasi dengan Singapore. Kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain," kata Luhut.

Menurut Luhut, yang mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo untuk mengomandoi PPKM Darurat 3-20 Juli 2021, persiapan secara komprehensif untuk menghadapi kemungkinan perburukan situasi Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah.

Baca juga: Berkaca dari Pandemi Flu 1918, seperti Apa Kehidupan Setelah Pandemi Covid-19 Nanti?

Pemantauan PPKM Darurat

Tak hanya itu, Luhut mengatakan, pemerintah juga memanfaatkan beragam perangkat teknologi untuk memantau pelaksanaan dan penurunan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat berlangsung.

"Kita engage Facebook Mobility dan Google Traffic serta cahaya malam dengan NASA. Jadi dengan begitu kita bisa melihat pelaksanaan daripada PPKM ini apakah dilaksanakan dengan baik," ujar Luhut.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat hingga 30 persen dengan PPKM Darurat.

Lebih baik lagi, menurut Luhut, apabila mobilitas itu dapat diturunkan hingga 50 persen, mengingat masifnya penyebaran virus corona varian Delta.

Luhut mengatakan, apabila PPKM darurat dilaksanakan dengan maksimal, mulai pekan depan, diharapkan pelandaian kurva sudah dapat terlihat, dan akan terus menurun.

"Jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar. Bahwa ada masalah sangat banyak, (benar) sangat banyak masalah, tapi masalah ini satu per satu kami kira kita selesaikan dengan baik," kata Luhut.

Baca juga: Update Corona Global 6 Juli 2021: Rekor Kasus Harian Covid-19 di Indonesia | India Diprediksi Alami Gelombang Ketiga pada Agustus 2021

Penambahan kapasitas sistem kesehatan

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan yang saat ini mengalami over capacity.

Penambahan kapasitas itu terutama dilakukan di wilayah DKI Jakarta, dengan menambah ketersediaan 900 tempat tidur dan 50 tempat tidur ICU Covid-19 dengan memanfaatkan Wisma Haji, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Mudah-mudahan itu bisa beres dalam dua hari ke depan. Sehingga 900 tempat tidur baru bisa kita buka. Ditambah ada 50 tempat tidur ICU, bekerja sama dengan Kementerian BUMN, juga di Wisma Haji, kita akan persiapkan," kata Budi.

Budi menambahkan, Kemenkes juga bekerja sama dengan BNPB untuk menggandakan kapasitas tempat isolasi pasein Covid-19 di Wisma Atlet, dengan memberikan tambahan sekitar 7.000 tempat tidur isolasi di Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput.

"Sehingga dengan demikian bisa kita tampung untuk masuk ke tempat tidur isolasi terpusat, atau juga masuk ke tempat tidur rumah sakit," kata Budi.

Selain itu, Budi mengatakan, pemerintah juga menyediakan bantuan telemedicine bagi pasien Covid-19 yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah atau tempat tinggal masing-masing.

"Bekerja sama dengan 11 platform telemedicine agar mereka bisa tetap berkonsultasi dengan dokter dan bisa mendapat layanan obat gratis dari Kemenkes. Untuk sementara, layanan 11 telemedicine dengan obat gratis ini dilakukan di DKI Jakarta," kata Budi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 14 Poin Utama PPKM Darurat