SAYA memahami niat positif dan konstruktif terkandung di dalam rencana pembangunan ibukota baru berdasar panca alasan.
Alasan pertama: pembangunan ibukota baru termasuk di dalam program pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan sejak 2014 oleh Presiden Jokowi.
Alasan kedua: pembangunan ibukota baru potensial membuka lapangan kerja di dalam negeri selama lapangan kerja yang terbuka tidak diberikan kepada tenaga kerja asing.
Alasan ketiga: pembangunan ibukota baru membuka kesempatan profit bagi para investor, pengembang, arsitek, produsen bahan bangunan, ahli tata kota dan segenap unsur bisnis terkait pembangunan infrastruktur.
Alasan keempat: pembangunan ibukota baru di luar pulau Jawa menghapus kesan pembangunan Jawa sentris.
Alasan kelima: ibukota baru merupakan kebanggaan monumental yang akan diwariskan ke anak cucu cicit kita semua
Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Titik Nol Istana Negara di Ibu Kota Baru
Mujur tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak di luar dugaan mendadak sejak awal 2020 pagebluk Corona melanda dunia melumpuhkan mekanisme penggerak ekonomi seluruh dunia termasuk Indonesia.
Pagebluk Corona yang masih belum berakhir pada saat naskah ini ditulis terbukti telah menghadirkan prahara resesi ekonomi yang harus dijaga ketat agar jangan sampai menjadi depresi ekonomi seperti pada tahun 30an abad XX yang terbukti disusul malapetaka Perang Dunia II.
Fakta membuktikan kondisi kesehatan dan kebugaran ekonomi Indonesia telah mengalami kemerosotan cukup drastis sebagai dampak kemelut angkara murka pagebluk Corona.
Yang paling menderita akibat resesi ekonomi sedang merundung persada Nusantara adalah rakyat miskin. Rakyat yang sudah miskin makin miskin.
Baca juga: Bangun Ibu Kota Baru, Uang Makan Pekerjanya Sehari Bisa Rp 7,5 Miliar
Dapat dipastikan rakyat kecil membutuhkan bantuan subsidi dana yang dengan sendirinya akan menguras sediaan dana yang dimiliki pemerintah Indonesia serta merta cukup signifikan mempengaruhi anggaran pembangunan negara, bangsa dan rakyat Indonesia.
Memang bisa saja anggaran pembangunan ibukota baru tetap dipertahankan demi tetap melaksanakan pembangunan dengan alasan dana pembangunan seluruhnya diambil dari luar APBN bahkan terbuka untuk para investor.
Namun apakah kita tega hati untuk tidak peduli jeritan amanat penderitaan rakyat miskin akibat kemerosotan daya ekonomi gegara pagebluk Corona ?
Maka selaras makna adiluhur sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mau pun kearifan kepantasan ngono yo ngono ning ojo ngono, dengan penuh kerendahan hati saya memberanikan diri memohon perkenan Pemerintah Republik Indonesia untuk bukan membatalkan namun menunda pembangunan ibukota baru.
Pembangunan ibukota baru bukan dibatalkan namun sekedar ditunda sambil menanti saat kondisi ekonomi Indonesia kembali sehat dan bugar.