Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini dalam Sejarah: Bawa Tank dan Meriam, Perwira Militer Bersama 30.000 Orang Demo Istana

Kompas.com - 17/10/2020, 09:26 WIB
Nur Fitriatus Shalihah,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Demonstrasi besar menuntut dibubarkannya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terjadi 17 Oktober 1952 atau tepatnya 68 tahun lalu. 

Aksi tersebut merupakan demonstrasi rakyat yang didukung TNI AD. Mereka menuntut DPRS diganti dengan parlemen baru.

Dilansir Harian Kompas, 13 Agustus 1970, pada 17 Oktober 1952 terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan. Itu pertama kalinya parlemen diserbu massa. Kejadian itu hanya selang sehari setelah penerimaan mosi PNI.

Mosi PNI itu berisi permintaan diadakannya suatu panitia yang harus menyelidiki kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam pimpinan angkatan perang dan Kementerian Pertahanan.

Dilaporkan sebanyak 30.000 perwira militer bersama demonstran melakukan unjuk rasa menuju Istana Merdeka.

Baca juga: Peristiwa 17 Oktober 1952, Ketika Tank dan Meriam Mengarah ke Istana..

Perkakas parlemen banyak yang rusak akibat demonstrasi itu. Beberapa anggota parlemen terpaksa dilindungi.

Menteri Pertahanan kala itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan sebagai Staf Angkatan Perang adalah Mayor Jenderal Simatupang. Kemudian sebagai Kepala Staf Angkatan Darat adalah Kolonel Nasution.

Di dalam tubuh Angkatan Darat diduga muncul perbedaan pendapat.

Hal itu terkait usaha peningkatan kualitas sebagai militer profesional yang hendak diwujudkan Pimpinan Angkatan Perang.

Jenderal Nasution mengatakan bahwa perasaan TNI sangat tersinggung karena DPRS mengadakan/melakukan intervensi kepada pimpinan Angkatan Darat. Padahal waktu itu TNI baru saja selesai dari perang gerilya.

Dikawal tank dan panser

Dikutip Harian Kompas, 30 November 2007, pada Jumat pagi 17 Oktober 1952, Kolonel AH Nasution menggerakkan massa demonstran dengan dikawal 2 tank, 4 panser, dan 4 meriam ke depan Istana Merdeka.

Mereka menuntut pembubaran parlemen karena dianggap didominasi orang-orang federal yang tidak ikut berjuang. Nasution lalu dilengserkan dari dinas militer.

Meski digertak, Bung Karno ternyata menolak dengan alasan, "Saya tidak mau jadi diktaktor."

Dikutip Harian Kompas, 17 Oktober 2017, hal itu disampaikan Bung Karno pada tanggal 17 sore hari.

Presiden Soekarno keluar dan berdiri di beranda Istana dan berpidato. Inti pidatonya adalah dia tak mau membubarkan DPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com